Adat

Ketua MRP: Kami Punya Wewenang Hanya Keaslian OAP

Ketua MRP, Timotius Murib – Jubi/Abeth You
Jayapura – Dalam perekrutan calon 14 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang disebut-sebut sebagai kursi perwakilan dari masyarakat adat di Provinsi Papua selama ini masih terlihat adanya oknum-oknum yang masih berstatus sebagai pengurus atau anggota Partai Politik (Parpol) telah lolos tahapan sampai di tingkat Provinsi Papua.
Hal ini  dianggap atau diduga adanya calon titipan dari pihak tertentu guna kepentingan lainya dalam berpolitik di Provinsi Papua ini.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menegaskan, pihaknya mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus tentang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon 14 kursi Otonomi Khusus hanya memiliki kewenangan keaslian yakni, apakah Orang Asli Papua (OAP) atau tidak.
“Kami MRP punya kewenangan hanya keasliannya, yaitu apakah orang asli Papua (OAP) atau tidak. Orang Partai Politik (Parpol) atau jabatan ganda itu kewenangan penuh ada di tangan Pansel Provinsi Papua,” ungkap Timotius Murib kepada wartawan di Jayapura, Kamis (24/06/2016).
Menurut Timotius, karena dalam Perdasus hal itu telah diatur sedemikian. Sehingga, pihaknya tak bisa melakukan intervensi kinerja dari Pansel Provinsi. “Kalau kami di MRP lihat asli atau tidak, kalau darah bukan asli berarti ya sabar dulu. Keaslian juga bapak dan mama asli. Tidak ada campuran. Dan putusannya kami akan antar ke DPRP,” katanya.
Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobay mengatakan, ada indikasi oknum pengurus parpol mengintervensi Pansel Provinsi dan gubernur dalam seleksi 14 kursi. Padahal kata dia, gubernur itu milik semua rakyat bukan kelompok tertentu.
Gobai mengatakan, semua komponen atau kelompok yang ada di Papua juga ingin berperan memangun Papua. Bukan hanya orang partai politik saja. Kursi Otsus itu bukan untuk orang asli Papua yang ‘baju’ partai politik. Tapi orang asli Papua yang benar berbaju adat asli Papua.
“Sejak Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 6 Tahun 2014 disusun, saya sudah menduga kursi Otsus itu akan dijadikan pelarian Caleg Pileg dan pengurus parpol, karena pengangkatan tidak dilakukan bersamaan dengan Pileg lalu,” kata Jhon Gobay.(*)

About Roy Karoba

Powered by Blogger.