Adat

Evaluasi Keberadaan Sawit, Koalisi Desak DPR Papua Bentuk Pansus

Ilustrasi: Tampak para pemilik ulayat memasang poster
untuk mendesak PTPN II Arso agar mengembalikan tanah
ulayat mereka yang dijadikan lahan perkebunan sawit – Jubi/Hengky Yeimo
Jayapura – Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua mendesak parlemen setempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sawit untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit di bumi Cenderawasih.
Koordinator Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua, John Gobay mengatakan, kini dibeberapa daerah di Provinsi Papua ada lahan sawit. Keberadaan lahan itu menyebabkan terjadinya konflik dengan masyarakat pemilik tanah. Ini disebabkan karena adanya pengrusakan dusun sagu, pengambilalihan tanah masyarakat dan adanya kekerasan terhadap masyarakat.
“Maka kami meminta DPR Papua membentuk Pansus Sawit. Tujuannya mengevaluasi apakah sawit menguntungkan atau tidak. Apkah ijinnya melibatkan semua rakyat atau hanya segilintir orang,” kata John Gobay kepada Jubi via teleponnya, Kamis (23/6/2016).
Menurut Sektetaris II Dewan Adat Papua itu, kedepan yang perlu dikaji adalah apa masa depan Tanah Papua. Apakah sawit menyuburkan atau membuat negeri di ujung Timur Indonesia itu tandus.
“Sementara investor hanya akan tertawa dan berpesta diatas penderitaan masyarakat adat Papua. Lahan dan adat masyarakat adat dirampas untuk pembukaan sawit,” ucapnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi perkebunan, Mustakim mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR Papua bisa membentuk Pansus. Namun harus dikaji terlebih dahulu harus dikaji seperi apa masalahnya.
“Memang masalah sawit ini penting. Makanya pemerintah berencana moratorium ijin-ijin termasuk ijin perkebunan. Saya sudah beruang kali menyampaikan agar hati-hato memberikan dan mendorong investor, khususnya perkebunan sawit. Ini permianan investor,” kata Mustakim.
Menurutnya, jika ingin benar-benar berinvensati, investor baru bisa menikmati hasil lima atau enam tahun. Namun di Papua, hari ini investor mendapat ijin, hari ini juga ia bisa mendapat keutungan. Caranya, jika investor mendapat ijin penggarapan lahan 1.000 hektar, ia tak akan menggarap semua lahan itu.
“Sebagian bisa dijual ke pihak ketiga. Itu bararti ada transaksi dan ketika ada transaksi, berarti ada keuntungan. Dalam pembukaan, lahan di atas lahan itu ada kayu, rotan dan gaharu itu juga diambil,” ucapnya. (*)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.