Aksi

Demo Pepera 1969 dan KNPB 2016

Utusan Khusus untuk PBB di Papua Fernando Ortiz Sanz saat di Jayapura, April 1969
Jayapura - Demo pertama kali menentang pelaksanaan Pepera melalui sistem perwakilan Dewan Musyarawah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Waktu itu pendemo menegaskan  harus menjalankan referendum untuk  satu orang satu suara. Tak heran kalau aparat keamanan menindak tegas para pendemo.

Hari itu, 11 April 1969, Herman Wayoi, Mozes Werror, Clemens Runaweri  memimpin sebanyak 200 pendemo kebanyakan dari pegawai-pegawai negeri, pelajar dan mahasiswa. Demonstrasi awalnya hanya bergerak puluhan orang saja, pagi-pagi mereka berangkat ke kediaman Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) Fernando Ortiz Sanz dan menyampaikan suatu resolusi berjudul,”Penentuan Nasib Sendiri atau disingkat Penase.”

Para demonstran juga membawa poster-poster yang menentang kebijakan pemerintah antara lain berbunyi “We Papuans won’t playsecond fiddle” Selanjutnya para demonstran makin bertambah dan bergerak menuju Gedung Trikora. Di bawah gedung tersebut Herman Wayoi, Mozes Werror dan beberapa koordinator lapangan melakukan orasi.(Baca Buku Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera ) di Irian Barat, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, hal 506)
Demo akhirnya dibubarkan, karena pihak keamanan menyatakan demonstrasi yang dipimpin Herman Wayoi dan kawan-kawan tak mendapat ijin. Pihak berwajib langsung membubarkan. Sore harinya di kediaman Herman Wayoi di Dok V, tokoh pendiiri Partai Nasional (Parna) Papua langsung ditangkap.

“Ayah saya keluar dari rumah dan kemudian mengangkat kedua tangannya untuk menyerahkan diri,”kenang Leon Victor Wayoi kepada Jubi beberapa waktu lalu di Jayapura. Dia langsung dibawa ke Ifar Gunung, pusat tahanan politik terbesar di Irian Barat kala itu. Sekitar 1969 hingga 1970 an ada sebuah lagu berjudul Ifar Gunung adalah tempat tahanan. Gunung Cykloop yang tinggi tetapi aku masih dalam tahanan.

Hengki Marey mengatakan saat itu ayah kandungnya Amos Marey, salah seorang pegawai negeri sipil dan  alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Malang juga ikut ditangkap. “Dari tahanan Polres Jayapura terus ke Ifar Gunung dan terakhir di tahanan Angkatan Laut di Biak. Saya heran, saat itu  tak ada proses hukum,”katanya mengenang ayah kandungnya yang telah meninggal dunia, November 2015 lalu di Nabire.

Ia menambahkan usai bebas dari tahanan, ayah kandungnya mengalami gangguan jiwa dan sikapnya sudah berubah. “Dia tak lagi kerja sebagai PNS karena sudah sakit, padahal ayah saya satu angkatan dengan mantan Gubernur Irian Jaya Drs Jacob Patipi di APDN Malang,”katanya.

Setelah demo Herman Wayoi dan kawan-kawan, muncul pula demo tandingan dalam buku Pepera di Irian Barat ditulis bahwa massa rakyat yang republikein menganggap telah tiba masanya turun ke tengah-tengah gelanggang menghadapi golongan separatis secara jantan.


em Awom dari WPNCL dan didampingi Mecky Yeimo dari KNPB Pusat saat melakukan orasi politik dukung ULMWP masuk anggota penuh di MSG – Jubi/Abeth You
Gerakan-gerakan ini dipelopori oleh Gerakan Massa Pelajar (GMP), yang terlihat setiap hari bergerak di Kota Jayapura menjelang pelaksanaan Pepera, Juli 1969. GMP ini dipelopori oleh Sebastian Kaikatui pelajar dari Kursus Pegawai Atas(KPAA) di Jayapura.

Jika membaca buku ini, ternyata tak ada perubahan di Papua dalam menghadapi dan menangani aktivitis pendemo di Tanah Papua. Ketika Komite Nasional Papua Barat (KNPB) hendak melakukan demo, tak ada ijin termasuk surat pemberitahuan demo, apalagi sudah  dianggap kelompok yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).
Aktivitas KNPB dihadang dan tidak boleh masuk ke jantung Kota Jayapura, apalagi menuju ke Kantor DPR Papua. Sebaliknya ada kelompok lain yang akan berdemo untuk menentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan KNPB.

Padahal di dalam negara-negara demokrasi yang usianya ratusan tahun dan punya ekonomi mapan seperti Spanyol  masih saja ada gerakan pemisahan diri. Misalnya Barcelona dengan orang-orang Catalunia yang menulis, “Catalunia is not Spanyol”.

Atau negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yang mau memberikan referendum ke Provinsi Otonom Bougainville pada 2019 nanti.  Belajar dari  Spanyol dan Papua New Guinea  adalah bagaimana pemerintah di sana mau memberikan ruang demokrasi agar tidak terjadi konflik dan korban kemanusiaan.(*)
 

About WP News

Powered by Blogger.