Alam

Terkait Pajak Freeport, DPR Papua Mengadu ke Komisi XI

Ilustrasi (JG/Reuters/M. Yamin)
Jakarta - Pansus Freeport DPR Papua akan berupaya memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengusut pajak-pajak PT Freeport di Provinsi Papua. Pasalnya apa yang menjadi kewajiban (PT Freeport) ke daerah selama ini, tidak diberikan.
"Pansus Freeport yang dibentuk DPR Papua akan fokus menangani hal terkait penerimaan pajak tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika, Papua itu," kata Ketua Pansus Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas didampingi Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize usai bertemu Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (26/5).
Rombongan Pansus Freeport DPR Papua ini diterima oleh anggota Komisi XI DPR dari F-Nasdem, Achmad Hatari. Yan mengakui bahwa terkait pajak, cakupannya sangat luas karena tidak hanya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat saja, tapi juga bagian kepada kabupaten-kabupaten penghasil.
"Kami akan beruoaya membuka ke publik, siapa sebenarnya dibalik pajak Freeport yang tidak disetor kepada Pemprov Papua, sesuai ketentuan perundang-undangan pajak apa yang menjadi hak daerah," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan kesalahan Pemprov Papua selama ini, dimana ketika setoran pajak Freeport tak maksimal, namun terus saja diterima. Data 2007–2015 untuk pajak Freeport, total penerimaan pajak untuk Papua baik kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tailing managemen sistem mencapai Rp 653 miliar.
"Ini kesalahan besar, dimana untuk pendapatan asli daerah itu Rp 653 miliar. Ini kategori masih sangat rendah, dari kewajiban yang seharusnya Freeport setor. Pajak kendaraan dan sebagainya, meningkat tak terlalu besar. 2007 pajak kendaraan Rp 4 miliar, 2008 Rp 5 miliar, 2009 Rp 6 miliar, 2010 Rp 7 miliar. Penerimaan land rent dan royalti Freeport untuk Papua dan kabupaten se-Papua, totalnya Rp 8,9 triliun. Provinsi Rp 2 triliun lebih, kabupaten/kota Rp 6,8 triliun lebih," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan perlunya itikad baik dari Freeport. Sebab menurutnya sangat lucu kalau Freeport menggungat pemerintah selaku pemberi izin untuk melakukan operasi tambang di wilayah NKRI, khusus di Papua.
"Lalu karena tidak membayar pajak, kemudian dia melakukan atau dia tidak mau bayar karena ada selisih-selisih lalu dia tidak mau melakukan gugatan atau somasi kepada hukum terhadap pemerintah," katanya.
Menurut Kaize Freeport harusnya melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Rp 2,7 triliun tanpa syarat.
"Itu tidak perlu. Dibayarkan saja. Yang dibayarkan ini kan tidak total dari puluhan tahun sudah beroperasi, itu kan tidak dibayar semua. Yang sekarang belum dibayar harusnya dibayarkan saja dulu, jangan dibuat masalah sampai menggunggat pemerintah," katanya.

About WP News

Powered by Blogger.