Berita

Pemerintah Harus Mampu Memperbaiki Pendidikan di Papua

Ilustrasi: Potret Pendidikan di Kota Jayapura – Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota diingatkan harus mampu memperbaiki kondisi pendidikan di Papua, terutama di wilayah pedalaman.
Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan, Nason Uti mengatakan, Pemerintah Pusat sudah memberikan Undang-Undang dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) kepada Provinsi Papua sehingga harus ada sesuatu perubahan yang dilakukan di Papua.
“Pendidikan ini memang tanggungjawab semua pihak, terutama Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota. Pemerintah harus bisa memperbaiki kondisi pendidikan di Papua,” kata Nason kepada Jubi, Jumat (6/5/2016).
Namun menurutnya, pemerintah jangan hanya memperhatikan pendidikan sekolah-sekolah negeri, namun juga sekolah swasta yang ada dibawah berbagai yayasan. Baik itu yang ada dibawah yayasan kristen dari berbagai denominasi gereja yang ada di Papua serta yayasan lainnya.
“Pemerintah jangan hanya memperhatikan sekolah negeri, tapi juga yang dikelola yayasan. Tolak ukur pendidikan bukan di kota, tapi di kampung,” ucapnya.
Katanya, pendidikan di kampung, terutama wilayah pelosok adalah hal utama. Apalagi ada dana Otsus yang diperuntukkan kepada bidang pendidikan.
“Perhatikan pendidikan hingga ke kampung. Pendidikan harus dimulai dari kampung. Ini yang perlu diingat. Pemerintah harus tetap semangat mengubah wajah pendidikan Papua,” katanya.
Terpisah, Wakil Ketua III DPR Papua Yanni mengatakan, masih banyak masalah pendidikan di Papua yang harus dibenahi. Misalnya aksesibilitas pendidikan, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan hingga masalah kesejahteraan para guru.
“Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten/kota perlu lebih memperhatikan masalah pendidikan sebagai ujung tombak dalam membangun SDM berkualitas,” kata Yanni.
Salah satu aspek penting yang perlu disentuh kata Yanni, adalah kesejahteraan guru. Ia menilai kesejahteraan para guru perlu ditingkatkan. Hingga kini masalah itu belum mendapat perhatian serius.
“Tak ada yang susah jika pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan para guru,” ucapnya. (*)

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Powered by Blogger.