Berita

Otsus dan Ketergantungan Masyarakat Papua

Ilustrasi Mama-mama Papua yang berjualan di pasar Potikelek, Jayawijaya. Mereka adalah OAP yang menjadi pelaku ekonomi – Jubi/Dok.
Oleh : Avellina Hilapok OTONOMI Khusus (Otsus) di Papua tentunya bukan hal baru bagi masyarakat Papua. Provinsi Papua diberikan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 untuk menjalankan Otsus. Otsus sendiri diharapkan dapat membantu dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di provinsi Papua. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Papua dan juga diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah. Berbagai kebijakan dikeluarkan berdasar pada undang-undang Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kesejahteraan yang dimaksud adalah ketika generasi penerus Papua yang berada di seluruh tanah Papua mendapatkan pendidikan yang sama, menerima pelayanan kesehatan yang baik di daerah pedalaman sekalipun, ketika masyarakat Papua tidak merasa terintimidasi di daerah mereka sendiri. Selain itu, kesejahteraan yang sesungguhnya adalah ketika mayarakat Papua tahu bagaimana mandiri dalam memberdayakan diri sendiri dan alam demi kelangsungan hidup dan masa depan generasi penerus terlepas dari segala bentuk bantuan yang berasal dari pemerintah.
Secara umum, pemerintah menitikberatkan pembangunan di Papua dalam pendidikan dan kesehatan. Anggaran Otsus untuk kedua bidang ini terbilang cukup besar. Tetapi fakta menunjutkan bahwa pendidikan dan kesehatan di Papua sangatlah memprihatinkan. Ada banyak sekolah yang ketiadaan guru, puskesmas tanpa perawat apalagi dokter, angka melek huruf pun rendah sementara angka kematian tinggi. Kasus Mbua di mana 54 orang anak mati dalam tiga bulan misalnya menjadi gugatan tersendiri atas alokasi dana Otsus yang besar pada aspek kesehatan.
Dari aspek penganggaran, hal ini patut diapresiasi. Papua memang membutuhkan perhatian yang lebih pada persoalan kesehatan dan pendidikan. Namun, timbul pertanyaan apakah rakyat sudah sejahtera hanya dengan pendidikan yang baik dan kesehatan yang terjamin? Lalu bagaimana dengan masyarakat yang semakin malas untuk bekerja dan mengharapkan bantuan pemerintah melalui otsus? Apakah Otsus tidak membunuh karakter masyarakat Papua yang dikenal sebagai pekerja keras di ladangnya?
Pemerintah melalui Otsus diharapkan menjadi pengarah bagi masyarakan dalam usaha menuju kesejahteraan. Namun, dalam perjalanannya masyarakat Papua terkesan ‘dimanjakan’ oleh pemerintah melalui berbagai kebijakannya. Hal ini terlihat dimana lambat laun mental pekerja yang ada pada masyarakat Papua hilang dan diganti ketergantungan pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang telah dibuat dan dijalankan, namun tidak mencapai tujuan yang sesungguhnya. Bayang-bayang tentang kesejahteraan melalui Otsus bertolak belakang dengan realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua masa kini.
Berbagai pertanyaan pun muncul, sangat diragukan apakah benar otsus adalah jalan terbaik untuk mengatasi masalah yang ada di Papua. Otsus di tanah Papua jika dicermati lebih dalam ternyata membawa dampak buruk bagi masyarakat Papua, jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Bahkan dengan adanya Otsus terjadi masalah baru dalam kehidupan masyarakat. Sadar atau tidak kebijakan pemerintah melalui bantuan Otsus yang diterima oleh masyarakat membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Perubahan terbesar yang terlihat namun tidak disadari oleh pemerintah adalah berkurangnya kemauan masyarakat untuk bekerja, masyarakat semakin malas. Kebiasaan hidup masyarakat pun ikut berubah. Segala aktivitas yang dulunya dilakukan di kebun sekarang sudah berpindah ke kota. Pembagian dana Otsus yang langsung dibagi kepada masyarakat menimbulkan keengganan untuk bekerja. Masyarakat merasa dimanjakan dengan segala jenis bantuan langsung yang berasal dari pemerintah sehingga merasa tidak perlu untuk bekerja.
Ketergantungan masyarakat kepada pemerintah menimbulkan berbagai macam akibat yang sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri. Sudah terjadi di beberapa tempat dimana masyarakat asli Papua harus membeli hasil bumi kepada kaum pendatang untuk dijual kembali. Pertanyaannya apakah tanah Papua ini milik orang pendatang? Tidak. Namun mengapa masyarakat asli Papua harus membeli hasil bumi dari kaum pendatang. Bahkan masyarakat sekarang sudah tidak mengenal umbi-umbian sebagai makanan pokok mereka, masyarakat lebih memilih beras yang berasal dari bantuan Raskin dan didatangkan dari luar Papua. Selain itu harga hasil bumi yang dijual dipasar juga terksesan mahal untuk beberapa makanan pokok, mengapa demikian? Bukan karena harga transportasi yang mahal namun karena jumlah barang yang ada sedikit dibanding jumlah kebutuhan yang semakin meningkat. Sedikitnya jumlah barang disebabkan oleh masyarakat yang semakin malas untuk berkebun. Hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang bantuan apa yang harus diberikan untuk memberdayakan masyarakat dan juga alam yang ada melalui Otsus.
Otsus bukanlah suatu kesalahan. Benar bahwa Otsus hadir untuk menyelesaikan sebagian masalah, namun mengapa masalah yang terjadi pada masyarakat Papua tak kunjung selesai bahkan terkesan kehadiran Otsus hanya menambah masalah dalam masyarakat Papua. Pemerintah tidak bisa menyalahkan masyarakat terhadap kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah tidak bisa melakukan pembiaran terhadap kondisi masyarakat Papua yang sudah malas untuk bekerja, jika terus terjadi pembiaran maka akan berdampak buruk pada generasi penerus. Pemerintah tidak dapat membiarkan masyarakat terus bergantung pada bantuan yang diberikan tanpa harus bekerja. Pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Sudah semestinya pemerintah melakukan pengawasan apakah bantuan yang diberikan tepat pada sasaran. Pemerintah juga harus lebih jeli dalam memberikan bantuan, apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan tidak boleh lepas tangan setelah memberikan bantuan. Melalui Otsus pemerintah harus memberdayakan masyarakat tidak hanya dengan memberikan bantuan namun pemerintah juga harus mengarahkan dan mengawasi. Seperti pada bidang kesehatan, pemerintah tidah boleh hanya menyiapkan sarana kesehatan dan petugas kesehatan, pemerintah juga harus mengarahkan masyarakat bagaimana cara hidup yang sehat.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat, pemerintah tidak bisa hanya memberikan bantuan uang ataupun bahan makanan seperti beras namun pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mandiri dan dapat menghasilkan uang sendiri serta dapat menghasilkan makanan dari hasil kerja sendiri sehingga kesejahteraan itu akan tercapai secara perlahan. Otsus jika dijalankan dengan baik dan benar maka tujuan dari otonomi khusus itu sendiri akan tercapai. Yang harus diperbaiki adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah di provinsi Papua. (*)

 Penulis adalah anggota jurnalis warga Noken, Jayawijaya


About Karoba News

Powered by Blogger.