Berita

Masyarakat Paniai Tolak Tim Bentukan Menkopolhukam

Gambar Baliho berukuran 4×4 yang berdiri gagah di depan
Kantor Distrik Paniai Timur, Kota Enarotali – Jubi/Abeth You
Jayapura – Masyarakat Paniai dan keluarga korban empat siswa dan satu warga sipil yang tewas ditembak di lapangan Karel Gobai Enarotali, pada 8 Desember 2014 lalu itu mengatakan menolak kedatangan anggota tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di Paniai.
Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai mengatakan, tim yang digagas oleh Mentri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Luhut B. Pandjaitan itu membangkang terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
“Kami melihat tim yang digagas Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu membangkang terhadap UU HAM. Karena UU itu hanya menugaskan Komnas Ham. Bukan tim atau institusi yang lain-lain,” ungkap Ketua DAD Paniai, John NR. Gobai kepada Jubi via sambungan telepon, Kamis (26/05/2016).
Gobai menjelaskan, yang benar adalah Menko Polhukam bantu dana atau dorong Komnas HAM agar segera kerja untuk penuntasan kasus ini.
“Dalam pertemuan dengan Frits Ramandei (Komnas HAM Perwakilan Papua) kemarin, kami sampaikan kami tidak terima tim dari Menko Polhukam untuk kasus Paniai. Kami justru minta Pa Luhut untuk desak semua angkatan dan polisi umumkan temuan mereka atas kasus Paniai Berdarah ini,” tegas John.
Tokoh pemuda Paniai, Tinus Pigai menegaskan, tim tersebut adalah penghalang bagi tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Sebab untuk menangani kasus yang diduga pelanggaran HAM adalah kewenangan Komnas HAM.
“Kami masyarakat Paniai menilai pembentukan tim terpadu ini sebagai tim tandingan terhadap tim Ad Hoc yang dibentuk lembaga resmi negara, yakni Komnas Ham RI yang bertugas untuk menangani kasus Paniai. Sehingga masyarakat Paniai dengan tegas menolak tim ini. Kami tidak terima,” kata Tinus Pigai.
Dari informasi yang dihimpun Jubi, tim tersebut berasal dari beberapa gabungan lembaga, yakni Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, aktivis HAM Papua, Matius Murib dan lainnya.
Pada pertengahan Mei lalu, Menko Polhukam mengatakan ingin menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus penembakan empat siswa di Papiai.
“Saya optimistis kasus HAM di Papua selesai akhir tahun ini, masyarakat Papua ingin juga kasus ini tuntas. Pemerintah fasilitasi,” kata Menko Polhukam.
Dia mengatakan dalam penyelesaian kasus tersebut dia juga melibatkan Panglima TNI.
“Saya tidak ada urusan siapa pelakunya, kita buka semua data yang ada, siapa pun dia kalau salah kita hukum,” kata Luhut. (*)

About WP News

Powered by Blogger.