Berita

Bank Papua Minta Semua Sekolah Buka Simpanan Pelajar

Jayapura: Manajemen Bank Papua meminta seluruh sekolah di Papua untuk membuka Simpanan Pelajar (Simpel) yang telah menjadi program dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan bisa terjadi karena menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air.
"Kami juga berharap dengan kerja sama ini semua sekolah yang ada di Papua bisa punya dana simpanan pelajar karena ini diwajibkan oleh pusat untuk semua sekolah punya," ujar Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar, seperti dikutip dari Antara, di Jayapura, Rabu (18/5/2016). 
Ia memandang perlu program tersebut karena ditujukan untuk membiasakan para pelajar menabung. Nantinya, dananya bisa mereka gunakan untuk menunjang proses pembelajarannya sendiri.
"Diharapkan dengan Simpel dana masyarakat yang ada di sekolah bisa dikelola dengan baik karena anak diajarkan untuk mengelola uang dengan baik untuk masa depan mereka," kata Kafiar.
Sebelumnya, Bank Papua menjadi penyalur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Papua setelah ditandatanganinya kerja sama antara perusahaan tersebut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
"Kami berharap kerja sama ini terus bisa memotifasi Bank papua ke depan untuk menyalurkan dana BOS dengan baik, tepat sasaran dan juga menjamin aktifitas sekolah itu bisa berjalan dengan baik," ujar Kafiar.
Ia menjelaskan kerja sama yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang sehingga Bank Papua berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik. "Kerja sama ini kita lakukan selama lima tahun, sejak hari ini sampai 7 April 2021, itu berarti Bank Papua harus benar-benar memastikan dana BOS bisa sampai ke tujuan tepat sasaran," pungkasnya. (ABD)

Jayapura: Manajemen Bank Papua meminta seluruh sekolah di Papua untuk membuka Simpanan Pelajar (Simpel) yang telah menjadi program dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan bisa terjadi karena menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air.

"Kami juga berharap dengan kerja sama ini semua sekolah yang ada di Papua bisa punya dana simpanan pelajar karena ini diwajibkan oleh pusat untuk semua sekolah punya," ujar Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar, seperti dikutip dari Antara, di Jayapura, Rabu (18/5/2016). Jayapura: Manajemen Bank Papua meminta seluruh sekolah di Papua untuk membuka Simpanan Pelajar (Simpel) yang telah menjadi program dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan bisa terjadi karena menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air.


"Kami juga berharap dengan kerja sama ini semua sekolah yang ada di Papua bisa punya dana simpanan pelajar karena ini diwajibkan oleh pusat untuk semua sekolah punya," ujar Direktur Utama Bank Papua Johan Kafiar, seperti dikutip dari Antara, di Jayapura, Rabu (18/5/2016). Jayapura - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membangun gedung untuk dijadikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DPPKP) di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017.
Kepala DPPKP Provinsi Papua Brigjen Andreas Pong Bija mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait pembangunan gedung tersebut.
"Untuk membangun kantor, sangat diharapkan hibah tanah dari Pemprov Papua, tetapi dari hasil pertemuan dengan sekda setempat, pemda sendiri kesulitan untuk mencari lahan," katanya di Jayapura, Rabu (18/5/2016).
Menurut Andreas, Kemhan tidak bisa membeli tanah karena sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi tidak diperbolehkan membeli tanah, sehingga jika ada pemda atau milik TNI, sebaiknya dihibahkan untuk pembangunan kantor baru.
"Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau Desk PPKP ini merupakan perpanjangtangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah," ujarnya.
Dia menuturkan implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara dan nasionalisme. [Baca: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Biak]
"Misalnya, untuk program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah program parade cinta tanah air dengan melibatkan mahasiswa dan anak-anak sekolah, oleh sebab itu kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan akan ada pemberian bantuan kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Papua, di mana untuk hal ini, akan dikoordinasikan dengan Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.[tar]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296402/kemhan-akan-bangun-kantor-cabang-di-papua#sthash.D1v2U4pM.dpuf
Jayapura - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membangun gedung untuk dijadikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DPPKP) di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017.
Kepala DPPKP Provinsi Papua Brigjen Andreas Pong Bija mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait pembangunan gedung tersebut.
"Untuk membangun kantor, sangat diharapkan hibah tanah dari Pemprov Papua, tetapi dari hasil pertemuan dengan sekda setempat, pemda sendiri kesulitan untuk mencari lahan," katanya di Jayapura, Rabu (18/5/2016).
Menurut Andreas, Kemhan tidak bisa membeli tanah karena sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi tidak diperbolehkan membeli tanah, sehingga jika ada pemda atau milik TNI, sebaiknya dihibahkan untuk pembangunan kantor baru.
"Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau Desk PPKP ini merupakan perpanjangtangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah," ujarnya.
Dia menuturkan implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara dan nasionalisme. [Baca: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Biak]
"Misalnya, untuk program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah program parade cinta tanah air dengan melibatkan mahasiswa dan anak-anak sekolah, oleh sebab itu kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan akan ada pemberian bantuan kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Papua, di mana untuk hal ini, akan dikoordinasikan dengan Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.[tar]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296402/kemhan-akan-bangun-kantor-cabang-di-papua#sthash.D1v2U4pM.dpuf
Jayapura - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membangun gedung untuk dijadikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DPPKP) di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017.
Kepala DPPKP Provinsi Papua Brigjen Andreas Pong Bija mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait pembangunan gedung tersebut.
"Untuk membangun kantor, sangat diharapkan hibah tanah dari Pemprov Papua, tetapi dari hasil pertemuan dengan sekda setempat, pemda sendiri kesulitan untuk mencari lahan," katanya di Jayapura, Rabu (18/5/2016).
Menurut Andreas, Kemhan tidak bisa membeli tanah karena sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi tidak diperbolehkan membeli tanah, sehingga jika ada pemda atau milik TNI, sebaiknya dihibahkan untuk pembangunan kantor baru.
"Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau Desk PPKP ini merupakan perpanjangtangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah," ujarnya.
Dia menuturkan implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara dan nasionalisme. [Baca: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Biak]
"Misalnya, untuk program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah program parade cinta tanah air dengan melibatkan mahasiswa dan anak-anak sekolah, oleh sebab itu kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan akan ada pemberian bantuan kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Papua, di mana untuk hal ini, akan dikoordinasikan dengan Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.[tar]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296402/kemhan-akan-bangun-kantor-cabang-di-papua#sthash.D1v2U4pM.dpuf
Jayapura - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membangun gedung untuk dijadikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DPPKP) di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017.
Kepala DPPKP Provinsi Papua Brigjen Andreas Pong Bija mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait pembangunan gedung tersebut.
"Untuk membangun kantor, sangat diharapkan hibah tanah dari Pemprov Papua, tetapi dari hasil pertemuan dengan sekda setempat, pemda sendiri kesulitan untuk mencari lahan," katanya di Jayapura, Rabu (18/5/2016).
Menurut Andreas, Kemhan tidak bisa membeli tanah karena sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi tidak diperbolehkan membeli tanah, sehingga jika ada pemda atau milik TNI, sebaiknya dihibahkan untuk pembangunan kantor baru.
"Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau Desk PPKP ini merupakan perpanjangtangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah," ujarnya.
Dia menuturkan implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara dan nasionalisme. [Baca: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Biak]
"Misalnya, untuk program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah program parade cinta tanah air dengan melibatkan mahasiswa dan anak-anak sekolah, oleh sebab itu kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan akan ada pemberian bantuan kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Papua, di mana untuk hal ini, akan dikoordinasikan dengan Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.[tar]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296402/kemhan-akan-bangun-kantor-cabang-di-papua#sthash.D1v2U4pM.dpuf
Jayapura - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membangun gedung untuk dijadikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (DPPKP) di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017.
Kepala DPPKP Provinsi Papua Brigjen Andreas Pong Bija mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait pembangunan gedung tersebut.
"Untuk membangun kantor, sangat diharapkan hibah tanah dari Pemprov Papua, tetapi dari hasil pertemuan dengan sekda setempat, pemda sendiri kesulitan untuk mencari lahan," katanya di Jayapura, Rabu (18/5/2016).
Menurut Andreas, Kemhan tidak bisa membeli tanah karena sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi tidak diperbolehkan membeli tanah, sehingga jika ada pemda atau milik TNI, sebaiknya dihibahkan untuk pembangunan kantor baru.
"Tugas-tugas pokok kantor pertahanan wilayah atau Desk PPKP ini merupakan perpanjangtangan Kemhan dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masing-masing daerah," ujarnya.
Dia menuturkan implementasi di daerah juga akan berperan dalam mendorong penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan, semangat bela negara dan nasionalisme. [Baca: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Biak]
"Misalnya, untuk program yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah program parade cinta tanah air dengan melibatkan mahasiswa dan anak-anak sekolah, oleh sebab itu kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan akan ada pemberian bantuan kepada masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG yang berada di Papua, di mana untuk hal ini, akan dikoordinasikan dengan Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.[tar]
- See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2296402/kemhan-akan-bangun-kantor-cabang-di-papua#sthash.D1v2U4pM.dpuf

About WP News

Powered by Blogger.