Berita

OAP Kian Termarjinalkan, Legislator Setuju Moratorium Pemekaran

Ilustrasi Pemekaran – Ist
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Tan Wie Long menyatakan mendukung sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) TjahjoKumolo yang menyatakan akan mengeluarkan moratorium pemekaran alias tak ada lagi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM itu mengatakan, ada beberapa alasan ia menyatakan secara pribadi mendukung diberlakukannya moratorium pemekaran. Salah satunya, pementukan DOB akan membuat Orang Asli Papua (OAP) kian termarjinalkan atau tersisih di tanahnya sendiri.
“Secara hak konstitusional, sebagai anggota Komisi I DPRP saya setuju moratorium pemekaran. Misalnya di Papua, lebih baik kosentrasi dulu mensejahtrakan rakyat Papua khususnya orang asli Papua dengan berbagai program yang sudah diwacanakan dan sudah dilaksanakan pemprov, pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Ini yang harus diprioritaskan,” kata Tan kepada Jubi, Selasa (23/2/2016).
Hal lain yang menjadi alasan politisi Golkar itu setuju moratirum, BOD justru akan jadi konflik baru di masyarakat dalam hal tapal batas. Selain itu, pemekaran justru akan memicu orang dari luar Papua masuk ke Papua. Akibatnya, bukannya membatasi orang masuk ke Papua, namun pemekaran justru mengundang orang masuk ke Papua. Itu tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial.
“Kenapa? Ketika DOB terbentuk, tak seluruhnya Sumber Daya Manusia (SDM) di kabupaten itu siap pakai. Termasuk dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dengan sendirinya akan datang tenaga siap pakai. Kalau ini terus terjadi, akan menimbulkan kecemburuan. Apalagi kalau non Papua yanng menduduki jabatan-jabatan strategis, akan ada image lain,” ucapnya.
Katanya, tak bisa dipungkiri banyak pihak yang mendorong terbentuknya DOB karena kepentingan tertentu. Padahal tanpa didasari SDM yang siap. Menurutnya, sering DOB digagas dengan alasan memperpendek rentan kendali pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan lainnya. Namun kini masih banyak yang belum terlaksana.
“Jangan selalu muncul wacana pembentukan DOB dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat. Pertanyaannya, bicara jumlah penduduk, hingga kini belum diketahui pasti, khususnya orang asli Papua. Besar harapan saya moratorium benar-benar dilaksanakan. Pihak di daerah intropeksi diri bagaimana mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua. Itu lebih penting,” katanya.
Beberapa hari lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, moratorium dilakukan lantaran pemerintah mempertimbangkan kondisi anggaran negara saat ini yang terbatas.
“Implikasi otonomi begitu besar dan nanti akan kami sampaikan kepada DPR banyak pertimbangan-pertimbangan, yang intinya moratorium. Akan kami adakan moratorium baru,” kata Tjahjo seperti dikutip dari berbagai media.
Katanya, kondisi keuangan negara kini masih belum memungkinkan untuk menyokong pembentukan DOB. Tiap DOB pasti akan melakukan pembangunan berbagai gedung layanan masyarakat serta penambahan PNS.
“Usulan daerah otonomi baru sangat marak dilakukan. Masih terdapat 87 usulan DOB yang belum diputuskan hingga saat ini. Masih ada tambahan 199 usulan baru, baik provinsi maupun kabupaten-kota. Misal, Provinsi Sumbawa, Madura, Gorontalo, kepulauan Buton, Nias, Tapanuli, dan sebagainya,” ucapnya.
Namun Tjahjo mengaku belum mengetahui hingga kapan moratorium akan diberlakukan. Menurut dia, pemerintah akan melihat kondisi fiskal terlebih dahulu sebelum mencabut moratorium. Sebab, kini pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan desa. Tjahjo mengungkapkan, pemekaran daerah pun naik dua kali lipat sejak 1999. (Arjuna Pademme)


About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.