Adat

Tokoh Pemuda: Hak Hidup Masyarakat Adat Dirampas

Ilustrasi salah satu titik tambang emas
di Degeuwo, Papua. Sungai, hutan, dan lingkungan rusak hingga
 membahayakan warga. Belum lagi, masalah-masalah
 sosial juga mengancam kehidupan warga sekitar – Jubi/mongabay.co.id
Nabire, Jubi – Tokoh Pemuda dan Intelektual Papua, Vitalis Magai mengatakan, pemerintah Kabupaten Nabire harus memperhatikan hak ulayat masyarakat adat di lima distrik, yaitu distrik Distrik Uwapa, Menou, Dipa, Siriwo dan Distrik Wanggar.
Menurut dia, hak masyarakat dan kekayaan alam di wilayah adat Tota Mapiha itu semakin hari semakin dikeruk.
“Saya pikir undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat ini diberikan pemerintah pusat untuk membangun, memproteksi hak-hak orang asli Papua, termasuk hak milik kami atas tanah adat di lima distrik,” katanya kepada Jubi di Jalan Pemerintah, Distrik Uwapa, Nabire, Sabtu (19/12/2015).
Ia mencontohkan perusahaan tambang emas di Degeuwo, perusahaan kelapa sawit di Sima, suku besar Yerisiam, Nabire dieksploitasi. Kayu masoi, besi dan gaharu disebutnya sudah dikeruk.
“Tidak hanya itu, burung cendrawasih dan babi hutan dikeruk pemerintah bersama para investor. Padahal kami tidak pernah buat masalah apa-apa dengan pemerintah. Rakyat lemah. Tapi Lima dapur kehidupan ini hanya biasa diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi, sepanjang ini memang tidak ada perhatian sedikit pun dari pemerintah bagi rakyat di lima Distrik,” katanya.
Kepala Suku Muda Tota Mapiha di Degeowo, Nabire, Abner Madai mengatakan, pemerintah tidak punya komitmen untuk memproteksi hak-hak milik masyarakat adat.
“Saya kecewa dengan pemerintah karena selama ini, pemerintah tetap tidak perhatikan kami. Pemerintah ini memang masih tidak bertanggung jawab atas masalah-masalah hak milik adat ini,” katanya.
Maka dari itu, ia mendesak agar pemerintah daerah dan para investor segera memagari tanah adat dengan melibatkan rakyat setempat sebagai aktor utama pembangunan.
“Ini harus dituntaskan demi mewujudkan kebenaran dapur kehidupan bagi masyarakat adat,” katanya. (Ernest Pugiye)

About Karoba News

Powered by Blogger.