Berita

Pengamat Sebut Freeport Punya Kekuatan Hukum Kuat Soal Kontrak Karya

Tambang Freeport Indonesia. (Credit: AFP)
Papua- Bola panas perseteruan pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) soal kontrak karya yang kini terus digulirkan diprediksi pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria akan berakhir pada renegosiasi kontrak baru oleh kedua pihak.
Prediksi ini bukan tanpa alasan karena menurutnya posisi pemerintah soal kontrak karya Freeport di Indonesia cukup sulit setelah beberapa poin di kontrak karya 1991 yang memberatkan pemerintah.
Ada tiga poin utama yang ditekankan Sofyanti dalam kontrak karya 1991 yang membuat posisi Freeport jadi jauh lebih punya kekuatan hukum untuk meminta perpanjangan kontrak.
“Pertama, perpanjangan kontrak yang berlaku mengacu kepada UU dan aturan yang dibuat pada 1991 dan sebelumnya. Jadi, paling tidak berdasarkan interpretasi Freeport, UU dan peraturan setelah itu, tidak mengikat Freeport,” papar Sofyanti, Senin (14/12) kemarin dalam rilis inilah.com.
Poin kedua lanjut Sofyanti adalah dalam kontrak karya 1991 disetujui Freeport boleh mengajukan perpanjangan kontrak kapan saja kepada pemerintah selama periode kontrak karya selama 20 tahun yang berakhir pada 2021 nanti.
“Ketiga, dalam kontrak Freeport pada 1991, menyatakan bahwa keberadaan tambang tersebut tidak bisa dinasionalisasi,” sambungnya lagi.
Ketiga hal inilah yang dianggap akan memberatkan pemerintah dalam upaya mengambil alih tambang emas Freeport di Timika seperti yang digadang-gadang pejabat DPR di Senayan.
“Dengan demikian maka hal yang kemudian bisa dilakukan dan diupayakan oleh Pemerintah adalah merenegosiasi,” tutup Sofyanti.

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.