Alam

Orang Jakarta Hanya ‘Sibuk’ Urus Freeport Bukan Usut Kasus Penembakan

Ilustrasi: Kondisi di sekitaran tambang PTPF. (Credit: Fajar.co.id)
Papua – Masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport yang belum menemui titik terang terus menjadi perbincangan yang tak ada habisnya di Ibukota Jakarta.
Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggagas pembentukan panitia khusus (Pansus) yang ditujukan untuk mengusut tuntas kasus perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2021 nanti.
“Ini rasanya akan menjadi jalan yang tuntas dan terang benderang apabila akan dibentuk pansus angket ini” kata Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR seperti yang diberitakan Metronews.
Sementara itu dilain sisi, masalah pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua seperti kasus-kasus penembakan liar di tanah Papua yang terjadi di Paniai, Tolikara dan beberapa Kabupaten lain seperti terbengkalai dan mulai menghilang di berbagai media masa.
dalam satu tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi-JK telah terdapat ratusan kasus pelanggaran HAM yang meliputi penganiayaan dan penangkapan-peangkapan kepada Orang Asli Papua (OAP) seperti yang dikatakan Ketua tim audit Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Natalius Pigai.
“Hasil pantauan situasi HAM di Papua, lebih dari 700 orang ditangkap, dianiaya dan disiksa di bawah kepemimpinan Jokowi” katanya.
Presiden Jokowi juga dituding telah melakukan kejahatan paripurna dimana hal tersebut dapat dilihat dengan diskriminasi politik yang terjadi di wilayah Papua Barat yang mayoritas pemimpinnya adalah warga pendatang dan bukan orang asli Papua.
“Jokowi telah melakukan kejahatan paripurna di Papua” katanya.

About WP News

Powered by Blogger.