Berita

Mama-Mama Papua akan Somasi Presiden dan Gubernur

Robert Jitmau saat berdialog di TVRI Papua tentang Rencana Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua – Jubi
Jayapura, Jubi – Seorang wanita paruh baya yang tergabung dalam Solidaritas Mama-mama Pedagang Asli Papua (Solpap), Yuliana Pigay secara spontan menembus pagar betis para pengawal maupun relawan Jokowi untuk memberikan surat yang berjudul “Pembangunan Pasar Mama-mama Papua adalah jalan masuk untuk mengangkat ekonomi orang Papua.”
Itu terjadi lebih dari setahun lalu. Saat itu Joko Widodo atau Jokowi sedang berkampanye sebagai calon presiden. Ia berjanji jika terpilih sebagai presiden, akan membangun pasar permanen yang layak di pusat Kota Jayapura. Setelah ia menjadi Presiden, ia datang lagi ke Jayapura pada bulan Mei 2015 untuk meletakan batu pertama pembangunan pasar mama-mama Papua. Tapi entah dimana batu itu diletakan dan bagaimana nasib batu pertama tersebut, tak banyak yang tahu. Yang jelas, hingga saat ini Mama-mama pedagang asli Papua masih menunggu janji manis presiden Indonesia ini.
“Jika sampai akhir tahun ini, tidak ada tanda-tanda pasar yang kami perjuangkan hingga belasan tahun ini dibangun, kami akan somasi Presiden dan Gubernur Papua,” kata Robert Jitmau, Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) yang selama ini mendampingi mama-mama Pedagang Asli Papua di pasar sementara untuk mama-mama Papua di Kota Jayapura, kepada Jubi, Selasa (23/12/2015).
Lanjut laki-laki Maybrat yang biasa dipanggil Rojit ini, ia bersama enam orang Mama-Mama yang berdagang di pasar sementara awal Desember lalu telah mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta untuk mencari tahu apa masalah yang membuat pihak Damri tidak mau beranjak dari lokasi saat ini, padahal pemerintah Provinsi Papua sudah menyediakan lahan baru. Lahan baru ini untuk lokasi Damri, karena lokasi Damri saat ini rencananya akan dibangun Pasar untuk Mama-Mama Papua.
“Kami belum mendapatkan jawaban pasti soal itu. Tapi dari risalah rapat yang ditunjukkan pada kami, kami tahu sudah ada pertemuan antara pemerintah Provinsi Papua, Perum Damri dan Kementerian BUMN untuk menindaklanjuti rencana tukarguling lahan Damri itu,” jelas Rojit.
Menurutnya, pembangunan pasar tak kunjung terlaksana karena soal lokasi Damri ini. Ia pernah minta Gubernur untuk menempatkan traktor di lokasi Damri saat ini agar proses tukarguling bisa segera terlaksana.
“Kalau Damri mau segera pindah, pasti pasar sudah dibangun. Jadi kami minta Menteri BUMN dan Gubernur segera menindaklanjuti rapat di kementerian BUMN itu. Jika sampai bulan Januari tahun depan tidak ada tanda-tanda juga, kami akan somasi Presiden dan Gubernur,” jelas Rojit.
Ia mengaku telah berkordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk melayangkan somasi.
Tommy Albert, pengacara publik LBH Jakarta saat dikonfirmasi Jubi mengatakan ia telah membicarakan soal somasi ini dengan perwakilan Solpap pada awal bulan Desember. Rencananya mereka akan melayangkan somasi pada bulan Januari tahun depan.
“Setidaknya ada dua pintu masuk untuk mensomasi. Perbuatan melawan hukum dan/atau ingkar janji. Perbuatan melawan hukum dalam kedudukan sebagai presiden yg memiliki kewajiban hukum memenuhi hak ekosob dari warga negara. Sedangkan yang ingkar janji, kaitannya dengan janji politik semasa kampanye kepada mama-mama Papua (konstituennya) untuk membangunkan pasar,” jelas Tommy. (Victor Mambor)


About WP News

Powered by Blogger.