Berita

Siapapun Tak Bisa Membatasi Ideologi Filep Karma

Filep Karma - Jubi/Doc
Filep Karma – Jubi/Doc

Jayapura, Jubi – Pasca dibebaskannya Filep Karma, salah satu tokoh pejuang Papua yang sejak 2004 mendekam di Lapas Abepura dengan tuduhan makar, beragam komentar disampaikan berbagai pihak. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw berharap Filep Karma menyadari dan tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya.
Menanggapi itu, legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, ideologi seorang Filep tak bisa dibatasi oleh siapapun. Meski ia dipenjara selama kurang lebih 10 tahun, Karma tak pernah berhenti menyuarakan hak-hak orang asli Papua dari balik jeruji besi.
Kadepa justru mempertanyakan apa yang dimaksud Kapolda Papua merugikan diri Filep Karma sendiri.
“Kapolda minta Filep Karma berubah itu dalam hal apa. Apakah sifat dan tingkah laku atau ideologinya. Harus perjelas. Saya pikir ideologi Filep Karma tak akan bisa dibatasi siapapun dan dengan cara apapun,” kata Kadepa kepada Jubi, Selasa (24/11/2015).
Menurutnya, selama ini Filep Karma menjadi korban ketidak adilan hukum. Ia dipidanakan lantaran memiliki pemikiran yang dianggap ideologi menentang pancasila.
“Ia kemudian ditangkap dan divonis 15 tahun penjara. Namun jeruji besi tak bisa membatasi perjuangan Filep Karma. Ia terus bersuara dari balik penjara,” ucapnya.
Katanya, apa yang diperjuangkan Filep Karma mungkin dianggap negara salah, namun tidak oleh kaumnya. Filep justru mendapat dukungan dan simpati dari orang asli Papua bahkan dunia internasional.
“Jadi saya pikir tak mudah merubah ideologi seseorang. Karena pikiran itu adalah hal yang diyakini merupakan kebenaran. Kalau Filep Karma diminta berubah, apa yang salah dari dia. Selama ini beliau memperjuangkan ideologinya bukan dengan kekerasan, tapi cara damai,” katanya.
Filep Karma, narapida politik Papua  ditangkap dan ditahan sejak 1 Desember 2004 ketika berorasi politik dan mengibarkan bendera Bintang Kejora di Univesitas Cenderawasih. Pada 26 Mei 2005, Pengadilan Negeri Jayapura menvonisnya 15 tahun penjara. Karma didakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam pasal 106 dan pasal 110 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Setelah menjalani hukuman, berulang kali negara menawarkan remisi dan grasi kepada Filep. Namun ia selalu menolak tawaran itu. Menurutnya, remisi dan grasi diberikan hanya kepada orang yang berkelakuan baik dan mengakui kesalahannya.
“Alasan remisi diberikan karena berkelakuan baik. Apakah saya berkelakuan tidak baik selama saya di masyarakat? Saya orang baik – baik. Tapi keyakinan akan kebenaran yang saya perjuangkan, membuat saya dimasukkan ke Lapas. Biarkan saya jalani masa tanahan saya hingga selesai,” kata Filep Karma kepada Jubi beberapa bulan lalu di Lapas Abepura.
Pada 19 November 2015, Karma mendapat remisi dasawarsa dari Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor: W.30-300-PK.01.01.02 Tahun 2015 Tentang Pemberian Remisi Dasawarsa Tahun 2015 Kepada Narapidana dan Anak Pidana Terkait dengan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
Meski awalnya ia juga menolak remisi dasawarsa itu, namun akhirnya ia tetap dikeluarkan dari Lapas. Karma menilai, itu hanya pengalihan dari penjara kecil ke penjara besar.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Papua, Johan Yarangga mengatakan, pihaknya berkewajiban mendorong Karma dan tiap orang yang telah dinyatakan bebas secara hukum menjalani kebebasan mereka.
“Kami tak punya hak menahan orang tanpa dasar hukum. Pak Filep Karma sudah bebas, tidak ada dasarnya kami menahan dia,” kata Johan Yarangga dihari pembebasan Karma. (Arjuna Pademme)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.