Adat

MRP PB Didesak Bicara Soal Hak-hak Adat OAP

Orang Asli Papua - Jubi/Ist
Sorong, Jubi – Majelis Rakyat Papua Propinsi Papua Barat (MRP PB) diminta untuk lebih substansial dalam melihat masalah-masalah yang ada di Papua. Salah satu hal penting yang harus segera dikerjakan adalah masalah hak-hak adat orang asli Papua (OAP).
Ketua DPP Forum Imura, Paul F. Mayor menegaskan bahwa masalah yang sering terjadi adalah masalah hak ulayat/hak tanah adat yang sering dirampas dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab yang berujung pada pemalangan dan demo.
“Pemalangan dimana-mana, demo juga begitu. Semua karena masalah tanah adat, MRP PB dimana? Harusnya mereka lebih memperhatikan masalah ini ketimbang hal lain yang tidak ada manfaatnya untuk OAP,” katanya dalam pres rilis yang diterima Jubi di Sorong, Papua Barat, Selasa (8/9/2015).
Oleh karena itu, ia mendesak agar lembaga kultural perwakilan masyarakat adat tersebut fokus membicarakan hak-hak OAP.
“MRP PB segera bentuk tim turun ke lapangan, cek kenapa selalu ada masalah pemalangan dan demo. Lakukan diskusi dengan tokoh adat, pemuda dan masyarakat asli Papua bila perlu dengan mahasiswa dan para dosen supaya ada kajian akademisnya,” kata Paul.
Selanjutnya, masih kata Paul, MRP PB melakukan koordinasi dengan DPR PB jalur otonomi khusus (Otsus) untuk sama-sama mencari satu formula demi memproteksi hak-hak adat, khususnya masalah kepemilikan hak ulayat bagi masyarakat Papua.
“Kenapa ini harus dilakukan? Karena hak-hak adat orang Papua pelan-pelan sudah mulai tidak diakui, buktinya masyarakat adat berteriak pasti ada yang membungkam. Ini fakta dan menjadi PR bagi MRP PB,” desaknya.
Salah seorang aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sorong Raya, Jhon Malibela pun mengatakan hal sama. Jhon mengatakan, seharusnya apa yang dipersoalkan sudah ada sejak dulu, sehingga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat segera membicarakannya bersama masyarakat adat atau OAP. (Niko MB)

About Roy Karoba

Powered by Blogger.