Alam

Cukup Freeport, Smelter Jangan Menambah Penderitaan Suku di Timika

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa - Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi – Baragam tanggapan bermunculan seiring rencana pembangunan smelter di Mimika, Papua yang diduga tak melibatkan masyarakat adat pemilik ulayat, suku Kamoro.
Laurenzus Kadepa, anggota DPR Papua dari daerah pemilihan III diantaranya Mimika mengatakan, jika masyarakat pemilik ulayat, suku Kamoro tak dilibatkan, smelter sebaiknya tak dibangun. Katanya, cukup Freeport yang selama ini membuat Suku Kamoro, dan suku lainnya di Mimika menderita. Smelter jangan menambah penderitaan mereka.
“Selama ini masyarakat adat di Mimika, terutama Suku Kamoro menderita akibat limbah Freeport. Smelter jangan lagi menambah penderitaan mereka. Jika Suku Kamoro, sebagai pemilik ulayat tak dilibatkan, saya khawatir mereka akan lebih menderita,” kata Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Minggu (15/3/2015).
Menurutnya, untuk apa smelter dibangun, jika tak menguntungkan masyarakat. Jangan memaksakan pembangunan untuk kepentingan pemerintah dan Freeport. Katanya, masyarakat adat di Mimika terutama Suku Kamoro, tersiksa akibat tailing Freport. Sungai dan laut, tempat mata pencaharian Suku Kamoro kini tercemar. Keberlangsungan hidup mereka semakin terancam.
“Wilayah mereka kaya akan emas, memberi makan ribuan orang, tapi mereka justru menderita di atas kekayaan alamnya sendiri. Itukah yang disebut sejahtera?” ucapnya.
Dikatakan, kesalahan masuknya Freeport ke Bumi Amungsa dimasa lalu, jangan terulang lagi. Kala itu pemerintah pusat membuat perjajian sepihak dengan tambang asal Amerika tersebut, tanpa melibatkan masyarakat adat.
“Orang Kamoro siapa yang jadi doktor karena Freeport? Padahal tiap hari mereka mandi dengan limbah atau racun yang dihasilkan PT. Freeport,” katanya.
Ia juga berharap, Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemakso) yang merupakan wadah masyarakat adat Kamoro, benar – benar memproteksi semua masyarakatnya. Jangan sampai nanti mereka hanya berbicara atas nama masyarakat.
Sebelumnya, Anggota DPR Papua lainnya dari daerah pilihan III, Wilhelmus Pigai menilai, penolakan Lemasko, lantaran pemerintah sembunyi – sembunyi ke Mimika, dan tak melibatkan masyarakat adat setempat dalam menentukan lokasi pembangunan smelter. (Arjuna Pademme)

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.