Perdasus Tak Juga Disahkan, MRP Papua Barat Minta Pilkada Ditunda

Pertemuan MPB dan Dirjen Otda Kemendagri 
Sonny Sumarsono di Kemendagri, 
Senin (10/8/2015). Foto: Renatha Swasty/MTVN
Jakarta: Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) Vitalis Yumte meminta penundaan pilkada di Papua Barat. Pilkada, kata dia, baru bisa digelar jika peraturan daerah khusus terkait pilkada disahkan.

"Pilkada di Papua Barat harus ditunda sampai Perdasus ini sebagai alat hukum, sebagai penyelenggaraan," kata Vitalis saat bertemu Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sonny Sumarsono di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).

Apabila tak juga disahkan, Vitalis menduga ada upaya dari pemerintah untuk tidak menghormati undang-undang otonomi daerah yang berlaku di Papua Barat. Untuk itu, dia berharap pemerintah mematuhi undang-undang yang ada.

"Tidak ada alasan pilkada di Papua Barat terlaksana sesuai jadwal KPU Pusat," tegas dia.

Dengan adanya Perdasus Vitalis yakin tidak akan ada masalah dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, MRP PB yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi diberikan haknya.

"Agar supaya tahapan verifikasi harus menghormati Otonomi Khusus, dari dokumen verifikasi di KPU serahkan pada MRP. Kalau lewat MRP masalah tidak ada," pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah daerah, MRP dan masyarakat Papua Barat mendatangi Dirjen Otda. Mereka mendesak supaya Perdasus terkait tata cara Pilkada disahkan.

Mereka mendesak pemilihan bakal calon kepala daerah di daerah itu juga lewat verifikasi oleh MRP PB. Hal ini dilakukan agar yang terpilih adalah putra daerah. KRI 


Share:

Search This Blog

Support

Facebook