search tickets in here

Bola Panas Freeport Potensial Turunkan Jokowi

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua yang juga Staf Khusus Kepresidenan Lenis Kogoya (kiri) berdialog dengan Bupati Mimika Eltinus Omaleng (kanan) saat memaparkan hasil mediasi terkait tuntutan ganti rugi hak ulayat atas tanah daerah operasi PT Freeport, Jakarta, Senin (29/6). Masyarakat adat Papua menuntut PT Freeport Indonesia membayar ganti rugi hak ulayat suku-suku sekitar pertambangan perusahaan itu sebesar US$3,6 miliar atau setara Rp481 triliun. (ANTARA) -
Jakarta - Meminjam istilah kaum muda, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang galau memikirkan permintaan perpanjangan kontrak oleh PT Freeport Indonesia. Bagai memakan buah simalakama, bila permintaan itu dituruti saat ini bisa berujung impeachment alias pemecatan Presiden Jokowi oleh DPR, jadi pemerintah tak mau salah langkah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan sejatinya presiden memberi sinyal bahwa pemerintah akan berkomitmen memperpanjang izin operasi Freeport di Papua. Namun, pemerintah khawatir dianggap melanggar aturan perundangan jika meluluskan niat Freeport itu saat ini.

"Sinyalnya sudah jelas bahwa pemerintah beritikad menjaga kelangsungan operasi Freeport di Timika, dengan penekanan agar keberadaan mereka dapat memberi manfaat maksimal bagi pembangunan kawasan Papua dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Hanya saja, harus mencari momentum yang tepat dan mencari solusi hukum agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2014 tidak dilanggar," tegas Sudirman Said, Kamis (2/7) pekan lalu.

PP Nomor 77 Tahun 2014 merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010. Isinya membahas tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Di Pasal 112 PP itu disebutkan bahwa Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani sebelum adanya PP Nomor 23 tahun 2010 tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Sedangkan Pasal 112B menjelaskan bahwa untuk mendapatkan izin perpanjangan operasi tambang, perusahaan pemegang KK harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM, paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Freeport sendiri saat ini menggarap tambang emas di Papua dengan modal Kontrak Karya yang habis 2021. Sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan izin operasinya pada tahun 2019. Tepat dua tahun sebelum masa KK Freeport berakhir. Masalahnya, Freeport meminta perpanjangan saat ini. Freeport setuju mengubah status operasinya di Papua, dari Kontrak Karya (KK) menjadi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), demi mendapat perpanjangan itu. Hal inilah yang membuat pemerintah galau, khawatir dianggap melanggar PP Nomor 77 Tahun 2014.

Post a Comment