Alam

LMA-O Tolak Perusahan Ilegal Masuk di Selatan Kabupaten Deiyai Dan Dogiyai

Saat masyarakat ada menyampaikan aspirasi di kantor bupati Deiyai. Foto: Dok. LMA
Deiyai, MAJALAH SELANGKAH -- Masyarakat adat kabupaten Deiyai dan Dogiyai yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Ogeiye (LMA-O) melakukan aksi damai di kantor bupati kabupaten Deiyai beberapa waktu yang lalu, guna menyampaikan aspirasi dan sikap penolakan mereka atas kehadiran beberapa perusahan illegal yang masuk diwilayah selatan kabupaten Deiyai dan Dogiyai.

Kordinator aksi Andreas Pakage menyampaikan kepada majalahselangkah.com mengatakan penolakan tersebut dilakukan karena Perusahan Power Papua Indonesia (PPI) dan beberapa perusahaan lainnya tersebut tidak memiliki izin serta akan berdampak buruk terhadap masyarakat adat yang mendiami bagian selatan dari kedua kabupaten tersebut.

"Kami atas nama masyarakat adat menolak dengan tegas atas hadirnya beberapa perusahan di daerah kami, sebab kami masyarakat adat melihat dan menilai bahwa perusahan-perusahan ini tidak memiliki surat izin dan tanpa persetujuan yang resmi dari kami melalui Lembaga Masyarakat Adat Ogeiye," kata Pakage melalui telepon selulernya dari Deiyai.

Ia juga menegaskan Lembaga Masyarakat Adat Ogeiye (LMA-O) adalah sebuah lembaga adat yang diakui oleh pemerintah daerah setempat dan pemerintah pusat, bahkan kata dia, lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1994 sejak belasan sebelum kabupaten Dogiyai dan Deiyai dimekarkan oleh pemerintah pusat.

Sehingga, tambah Pakage, perlu ada kesepakatan Momorandum of Understanding (MOU) antara kami masyarakat adat dan perusahan, karena hak atas wilayah berada ditangan masyarakat adat, bukan perusahan.

Hal itu diperkuat Juru bicara aksi, Agusten Anouw, menurutnya, kehadiran perusahan hanya menambah kesengsaraan serta mengancurkan masyarakat adat tanpa melindungi dan menghargai hak ulayat dan nilai-nilai leluhur setempat. Kami menilai perusahaan ini datang hanya untuk menghancurkan, bukan untuk melindungi masyarakat adat. Lagipula kehadiran perusahan ini hanya kepentingan okonomi oleh kapitalis untuk menindas kami," bebernya.

Bupati kabupaten Deiyai, Dance Takimai mengatakan akan mebentuk sebuah tim untuk melanjutkan aspirasi masyarakat untuk dilanjutkan. "Kami akan membentuk tim dan tim ini yang akan melanjutkan persoalan ini proses penyelesaian selanjutnya," kata bupati menggapi.

Diketahui, dalam aksi ini diikuti ratusan massa dari beberapa lapisan masyarakat kabupaten Deiyai dan Dogiyai, perwakilan dewan adat, kepala suku, tokoh adat dan beberapa tokoh-tokoh penting lainya.

Berikut tuntuannya:
Pertama: Seluruh Masyarakat adat menolak tegas atas hadirnya Perusahan Power Papua Indodesia (PPI) dan perusahan-perusahan lain yang berada di wilayah hukum dan tanah adat LMA-O di kabupaten Deiyai dan Dogiyai.

Kedua: Kami masyarakat adat Ogeiye menyampaikan bahwa bupati Deiyai menanggapi aspirasi masyarakat secara serius dan mencabut Perusahan Power Papua Indodesia (PPI) dan perusahan-perusahan lannya di wilayah LMA-O

Ketiga: Kami Lembaga Masyarakat Adat mohon dengan hormat segera bentuk Panitia khusus (Pansus) kepada bupati kabupaten Deiyai dalam penyelesaian proses selanjutnya.  (Alfridus Dumupa/Admin/MS)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.