Berita

Keputusan MRP No.11/MRP/2015, Tolak Cagub/Cawagub, Cabup/Cawabup dan Cawali/Wakil, yang Bukan Orang Asli Papua

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib - Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi- Majelis Rakyat Papua(MRP) dalam resolusinya mengatakan yang berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur , Bupati/Wakil dan Wali Kota/Wakil di Provinsi Papua adalah orang asli Papua yang ayah dan ibunya berasal dari rumpun Melanesia suku-suku asli di Papua.
Demikian press release yang diterima Koran Jubi dari Humas Majelis Rakyat Papua (MRP), Kamis(18/6/2015) yang ditandatangai oleh Ketua Majelis Rakyat Papua(MRP) Timotius Murib.
Lebih lanjut Murib menegaskan pada resolusi point kedua bahwa menolak calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang bukan orang asli Papua sebagaimana dimaksud di atas.
Menurut Murib, pada 16 Juni 2015, MRP telah menetapkan Keputusan Majelsi Rakyat Papua tentang Perlindungan Hak Konstitusional Orang Asli Papua dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupatti, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Papua.
Keputusan ini kata Murib dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MRP sebagai lembaga re[resentasi perwakilan orang asli Papua yang melindungi hak-hak dasar orang asli Papua sebagaimana tercantum dalam UU Otsus Papua.

Dalam konteks ini kata Murib, salah satu tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua paling penting dan strategis memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calom Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Papua. Hal ini sesuai dalam pasal 20 ayat (10 huruf a yang berbunyi,” MRP mempunyau tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur” dan pasal 20 ayat (1) huruf f yang berbunyi MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Gubernur, DPRP, Bupati/Wali Kota dan DPRD kab/kota terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua yang dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa kewenangan MRP ini termasuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon Bupati dan Wali Kota.
Dikatakan atas dan kewenangan MRP terkait perlindungan hak-hak konstitusional orang asli Papua, MRP telah menetapkan Kepetusan Majelis Rakyat Papua Nomor :11/MRP/2015 yang memberikan rekomendasi segera merevisi perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Partai Politik dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur , Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi orang asli Papua dengan prinsip prioritas sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Papua.
Selanjutnya dalam release ditulis wajib segera berkoordinasi dengan Partai Politik untuk melaksanakan ketentuan Pasa 28 ayat (4) Undang-undang No.21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 25 Tahun 2008 dalam rangka perngutamaan orang asli Papua dalam rekruitmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Papua.
Lebih lanjut ditegaskan pemerintah wajib menetapkan kebijakan khusus yang mengutamakan orang asli Papua dalam hal rekruitmen politik pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Papua.

Sedangkan rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum(KPU) agar segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 dengan memasukan klausul baru sebagai berikut tata-cara dan mekanisme pemberian pertimbangan dan oersetujuan terhadap calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil , Wali Kota/Wakil di Provinsi Papua.
Selanjutnya kepastian pada tahapan mana Majelis Rakyat Papua dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calom Gubernur/Wakil, Bupati/Wakil dan Wali Kota/Wakil di Provinsi Papua.
Sementara itu di Provinsi Papua pada tahun ini sebanyak 11 kabupaten akan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak, di mana tahapannya akan dimulai Mei – Desember 2015. Sebelas kabupaten tersebut yakni Nabire, Keerom, Asmat, Waropen, Merauke, Yahukimo, Bovendigul, Pegunungan Bintang, Supiori, Mamberamo Raya dan Kabupaten Yalimo.
Sebelumnya hanya ada empat kabupaten yang akan melakukan pemilihan Bupati secara serentak, namun terjadi perubahan UU Pilkada sehingga terjadi perubahan dan diminta untuk Bupati yang jabatannya berakhir tahun 2016 harus ikut di Pilkada 2015.
Betty Wanane, anggota komisioner KPU Papua kepada wartawan belum lama ini mengatakan, KPU Papua telah berkonsultasi dengan KPU Pusat mengingat ada sembilan kabupaten yang masa jabatan pimpinan daerahnya habis 2016. (Dominggus Mampioper)

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.