Berita

Kadepa: Kasus Paniai Pelaranggaran HAM, Bukan Kriminal

Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa
Jayapura, Jubi – Pernyataan Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende di salah media lokal yang mengatakan, Presiden Jokowi memberikan waktu dua hari kepada Polda Papua untuk melaporkan perkembangan kasus penembakan empat siswa di Paniai pada 8 Desember 2014 lalu dikritik pihak Panitia Khusus (Pansus) HAM DPR Papua untuk kasus Paniai dan Yahukimo.
Ketua Pansus HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, Jokowi memberikan batas waktu dua hari kepada Polda Papua terkait kasus Paniai berdarah, namun hal itu tak masuk akal karena kasus Paniai adalah pelanggaran HAM, bukan masalah kriminal.
“Seharusnya presiden mendorong pembentukan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) atau kini dikenal dengan nama tim Adhoc, untuk menuntaskan kasus Paniai. Kasus Paniai adalah kasus pelanggaran HAM, bukan kriminal,” kata Laurenzus Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Rabu (13/5/2015).
Menurutnya, jangan menggiring kasus pelanggaran HAM ke arah kriminal. Kasus penembakan di Lapangan Karel Gobai Paniai, bukanlah aksi kriminal sehingga presiden harus memerintahkan Polda Papua memastikan penyelesaian kasus itu dalam waktu dua hari.
“Ini tak masuk akal. Apalagi pihak yang diduga pelaku justru disuruh menyelidiki kasus itu. Itukan tidak benar. Polda sebaiknya menghargai kerja yang dilakukan Komnas HAM, meraka harus bisa mendukung penuh dan menunggu proses dari Komnas HAM sesuai UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM,” ucapnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mengatakan, ia ditelpon Presiden Jokowi dan memerintahkan pihak Polda Papua segera memastikan penyelesaian kasus penembakan di Papua pada akhir tahun lalu.
“Saya ditelpon Presiden Joko Widodo agar kasus di Paniai dibuka kembali dan menuntas kasus tersebut. Presiden ingin mendapat jawaban dalam waktu dua hari,” kata Kapolda Yotje, Selasa (12/5/2015). (Arjuna Pademme)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.