Berita

Dua Provinsi di Papua Bisa Lepas Ikuti Jejak Timor Leste

Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bogor berunjuk rasa di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. 
Warta Kota, Palmerah -- Penanganan Papua dianggap tidak bisa dilakukan tanpa strategi yang tepat, soalnya dua provinsi di wilayah itu, Papua dan Papua Barat'>Papua Barat ‎bisa saja mengikuti jejak Timor Leste yang melakukan referendum dan lepas dari Indonesia.
Karena itu, kata anggota Komisi I DPR yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanuddin, mengatakan, jika masalah Papua tidak ditangani dengan manajemen yang baik, maka dua provinsi tersebut bisa mengikuti jejak Timor Leste.
Karena itu, kata politisi yang akrab disapa TBH ini, dialog harus dikedepankan dalam menyelesaikan masalah Papua.
‎Purnawirawan TNI dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen) ini menyebutkan, yang juga perlu dilakukan adalah melakukan ini tahapan pradialog.
"Pradialog itu harus ada tahap desekuritisasi," katanya di Jakarta, Rabu (13/5/2015).
TBH merinci tiga hal yang harus dilakukan adalah: 1. Penempatan atau penambahan personel TNI di Papua atau Papua Barat'>Papua Barat harus dengan keputusan politik.
2. Penempatan pasukan TNI harus terukur baik kualitas, kuantitas, durasi tugas, dan target operasi 3. Penempatan TNI harus sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan persuasif. 
Tetapi, kata TBH, sebaliknya, satuan-satuan bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu harus secepatnya didata secara akurat terkait berapa besar kekuatanya dan OPM tidak melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan. TBH menyatakan, saat masuk pada tahap dialog, maka meliputi tiga tahapan: 
1. Identifikasi aktor dan isu dalam dialog. 
2. Melakukan rekonsiliasi dalam dialog untuk membangun rasa percaya diri.
3. Membangun sebuah pemahaman bahwa dialog harus berkelanjutan.‎
Karena, kata TBH, dialog harus dilaksanakan dalam kesetaraan. "Dialog sejajar, duduk bersama untuk mencari penyelesaian dalam frame negara Republik Indonesia," katanya. 
Menurut dia, Operasi Khusus (opsus) yang pernah dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang gagal karena tidak ada dialog-dialog yang berkelanjutan. 
Maka dari itu, dialog harus berkelanjutan, bukan terhenti sampai di sana.
Yang terakhir, kata TBH, terkait dengan materi yang didialogkan, yang meliputi: ‎
1. Status politik di Papua dan Papua Barat'>Papua Barat. 
2. Rekonsiliasi dan pengadilan HAM.
3. Membahas kegagaan pembangunan.
 Selama ini, Papua dan Papua Barat'>Papua Barat masih menjadi provinsi yang bergejolak karena aktivitas OPM, yang masih sering melakukan penembakan, yang di antaranya korbannya adalah polisi, TNI, dan sipil.
Menurut TBH, sejumlah upaya itu jika dilaksanakan dengan benar, maka akan mencegah lepasnya kedua provinsi itu dari Indonesia.‎

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.