search tickets in here

Di Papua, 96 Distrik Belum Memiliki Puskesmas dan 2.114 Kampung Tidak Ada Listrik

Didik Koesbianto, kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Foto: Jubi
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Didik Koesbianto menjelaskan, dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilakukan oleh pihaknya pada tahun 2014, tercatat masih ada 96 distrik di Provinsi Papua yang belum memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Puskesmas Pembantu (Pustu).

Selain itu, ia juga mengungkapkan masih ada 2.114 kampung di Provinsi Papua yang masyarakatnya belum menikmati listrik, entah listrik dari PLN maupun non PLN, seperti solarcell dan sejenis lainnya.

"Dari 529 distrik di Provinsi Papua, terdapat 433 distrik yang memiliki fasilitas Puskesmas atau Pustu atau sekitar 81,85 persen. Sedangkan sisanya, 96 distrik atau 18,15 persen belum memiliki Puskesmas atau Pustu sebagai penunjang sarana pelayanan kesehatan masyarakat," kata Didik Koesbianto di Hotel Aston Jayapura, Selasa (26/5/2015).

Menurutnya, pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. 

"Ya, sarana kesehatan dasar ini sangat penting dalam melayani kesehatan masyarakat," kata dia.

Dari data Podes 2014 yang disampaikan BPS Provinsi Papua, kabupaten/kota yang sudah semua distrik memiliki sarana kesehatan dasar yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Mimika, Merauke, Mappi, Asmat, Paniai, Nabire, dan Kepulauan Yapen. Selain itu, Kota Jayapura, Yalimo, Intan Jaya, Puncak, dan Mamberamo Tengah.

"Sedangkan kabupaten yang belum semua tersedia sarana kesehatan dasar itu, Kabupaten Jayawijaya, Biak Numfor, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Waropen, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Dogiyai dan Deiyai," tuturnya.

Didik Koesbianto juga memaparkan kampung-kampung yang warganya belum menikmati listrik pada umumnya berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua yang jumlahnya di atas 50 persen dari jumlah kampung yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan untuk daerah pesisir pantai, jumlahnya sekitar 10 sampai 50 persen.

"Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, sebab ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah," pintanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua,  Ir. Bangun Manurung membenarkan masih banyaknya kampung di Papua khususnya di daerah pegunungan yang belum menikmati listrik.

"Pemprov Papua tentu berupaya untuk masyarakat dapat menikmati listrik ini," kata Manurung.

Manurung menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemprov Papua melalui Dinas ESDM, dengan melihat potensi air yang ada di daerah tersebut, dengan membangun PLTMH atau PLTS, hanya saja hal itu terbatas dilakukan oleh Pemprov Papua.

Dengan banyaknya dana Otsus yang diberikan ke kabupaten/kota, pihaknya mengharapkan daerah menjadi terdepan untuk penyediaan listrik bagi masyarakat.

"Kami tetap programkan, tetapi terbatas 2 atau 3 kampung pertahun. Kami harap kabupaten dengan dana Otsus dapat memprogramkan penyediaan listrik bagi masyarakat supaya bisa terpenuhi. Untuk program solarcell, itu biayanya cukup besar, sehingga kami mengharapkan bantuan dari APBN," jelas Manurung. (Abeth Abraham You/MS)
 

Post a Comment