Pemkab Merauke dan DPRD Diberi Batas Waktu14 Hari

12:34:00 PM
Merauke, Jubi – Berbagai aspirasi masyarakat dari lima distrik disuarakan dalam surat pernyataan  yang dibacakan saat aksi demonstrasi  di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke Rabu (29/4/2015). Dalam surat  dengan judul tulisan suara rakyat korban moratorium itu, dibeberkan berbagai permasalahan yang harus segera disikapi pemerintah setempat bersama DPRD.
Koordinator Masyarakat Adat Merauke, Yohanes Agabi Mahuze dalam suratnya menegaskan, masyarakat adat bersama orang non Papua, mendukung 100 persen agar aktivitas PT Dwikarya Reksa Abadi di Wanam, Distrik Ilwayab tetap beroperasi sebagaimana biasa.
Masyarakat juga, lanjut Yohanes, menolak dengan tegas PT Perindo yang akan menggantikan PT Dwikarya Reksa Abadi untuk beroperasi di sana sekaligus melakukan aktivitas pencarian ikan. “Bagi kami, PT Dwikarya tidak mengalami krisis managemen serta belum ada transaksi saham kedua perusahan dimaksud,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat adat memberikan batas waktu hingga 14 hari kedepan  untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika tidak, permasalahan dimaksud akan diteruskan kepada Gubernur Papua hingga sampai ke Presiden RI, Jokowi.
Kelompok demonstran juga mendesak kepada dewan agar hari ini bersama masyarakat adat, dapat mengeluarkan memorandum of understand (MoU)  sekaligus mendesak pemerintah setempat dan Menteri Kelautan-Perikanan RI unhtuk meninjau kembali yang dikeluarkan.
Habel Kaize, salah seorang Tokoh Masyarakat  dari Wanam dalam orasinya mengatakan, kedatangan mereka semata-mata mendesak kepada pemerintah  dan dewan agar mencabut moratorium itu dan tetap memberikan kewenangan kepada PT Dwikarya untuk melakukan operasi di Distrik Ilwayab.
“Kami tidak datang karena kepentingan politik. Tetapi semata-mata bersuara dan meminta agar kebijakan Menteri Susi dicabut. Dengan kehadiran PT Dwikarya di Wanam, telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat asli untuk dapat menghidupi keluarganya dari berbagai usaha yang dijalankan,” tegasnya. (Frans L Kobun)

Share this

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !

Related Posts

Previous
Next Post »