search tickets in here

Minta Buka Akses Wartawan Asing ke Papua, TAPOL dan Survival Internasional Demo di London

Mahasiswa Papua di Jayapura demo minta pemerintah Inndonesia buka akses wartawan asing ke Papua di Jayapura, 29/04/2015. Jubi/Arnold Belaua
Jayapura, Jubi – Puluhan demonstran yang dimotori organisasi TAPOL dan Survival Internasional dan didukung Amnesty Internasional dan Free West Papua Campaign, Rabu (29/4/2015), melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di London untuk memimpin aksi global menentang isolasi panjang di Papua selama 50 tahun.
Esther Cann dari TAPOL, sebuah organisasi HAM di London, mengatakan dunia belum pernah tampak melakukan dukungan serupa untuk Papua.
“Sangat mengejutkan, ada daerah tertutup seperti Papua. Indonesia tidak bisa lagi menutup masyarakat internasional dalam kegelapan ini,” kata Cann, melalui surat elektronik yang dikirim ke Jubi.
Cann menjelaskan aksi serupa dilakukan pada saat bersamaan dari Pulau Solomon, Skotlandia, sampai San Fransisco. Ratusan demonstran dari 22 kota di 10 negara berbeda bersatu untuk minta kebebasan dan keterbukaan di Papua.
“Demonstran menggunakan baju hitam, menunjukkan ketertutupan media di Papua. Mereka bersatu, minta Presiden Joko Widodo memenuhi janji pada masa pemilihan presiden untuk membuka akses bagi jurnalis internasional, kelompok kemanusiaan dan organisasi HAM. Aksi diam 3 menit dilakukan untuk menjadi simbol pembungkaman media di Papua,” kata Cann.
Dikatakan, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua. Lalu mengapa hampir tidak mungkin wartawan dan organisasi HAM melaporkan situasi di Papua? Kita tahu bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua.
“Tapi kami masih tidak tahu skala pembunuhan dan penyiksaan yang terjadi selama 50 tahun terakhir di Tanah Papua, ” kata Cann.
Aktivis HAM, Peter Tatchell, yang turut serta dalam aksi tersebut mengatakan hari aksi global ini adalah upaya masyarakat internasional mengatakan kepada pemerintah Indonesia bahwa dunia sedang memperhatikan Papua. Meskipun selama 50 tahun mereka mengisolasi Papua, dunia tidak melupakannya. Kebenaran harus terungkap dan harus disampaikan.
Selain itu, Benjamin Ismail, Kepala Desk Asia-Pasifik di Reporters without Borders, mengatakan peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia telah memburuk secara dramatis dalam empat tahun terakhir.
“Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 138 dari 180 negara. Posisi tahun ini terutama adalah hasil dari blokade media di Papua yang dibatasi oleh otoritas negara,” katanya.
Pada Oktober tahun lalu, dua orang jurnalis Prancis telah dihukum 11 minggu dalam tahanan atas dakwaaan pelanggaran imigrasi. Pada sidang Dewan HAM bulan lalu, Valentine Bourrat, salah satu dari dua orang jurnalis Prancis yang ditangkap menyatakan menetapkan Papua tertutup bagi jurnalis menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyembunyikan pelanggaran HAM.
“Sebagai jurnalis kami tidak bisa membiarkan pembunuh menang dalam keheningan,” katanya.
Oktovianus Pogau, salah satu jurnalis Papua mengatakan jurnalis harus dapat bekerja tanpa intimidasi, ancaman, dan pembatasan. Kita harus menyampaikan informasi secara independen tanpa ketakutan atas keamanan. Mengapa tidak ada jaminan keamanan di Papua? Sebagai warga negara Indonesia, mengapa tidak ada jaminan atas hak-hak kami.
Dari laporan AJI Kota Jayapura, Papua, tahun 2014 telah terjadi 20 orang peristiwa kekerasan dan intimidasi yang terjadi kepada jurnalis di Papua.
Di akhir aksi demonstrasi, sebuah surat kepada Presiden Jokowi yang ditandangani 51 orang dan organisasi dari Papua, Indonesia dan kelompok internasional serta anggota parlemen diserahkan langsung kepada Kedutaan Besar Indonesia di London.
Surat tersebut menunjukkan bahwa blokade media di Papua telah memberangus hak orang-orang Papua untuk didengar suaranya dan membuka ruang pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang berlangsung tanpa tindakan penghukuman.
Secara de-fakto, pelarangan jurnalis internasional, LSM, dan organisasi kemanusiaan berkontribusi terhadap isolasi kepada jurnalis di Papua dan menyebabkan investigasi independen dan pembuktian hampir tidak mungkin dilakukan. Petisi An Avaaz minta kebebasan media di Papua telah diinisiasi oleh Free West Papua Campaign dan ditandatangani oleh lebih dari 47 ribu dan disampaikan kepada Presiden Jokowi oleh mahasiswa Papua di Jakarta, Rabu (29/4). (Arnold Belau)

Post a Comment