Berita

Ketua AJI Kota Jayapura: Penting untuk Buka Akses Jurnalis Asing ke Papua

Victor Mambor, ketua AJI Kota Jayapura. Jubi/Dok
 Jayapura, Jubi – Ketua Aliansi Jurnalis (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor, mengatakan sangat penting untuk membuka akses bagi jurnalis asing ke Tanah Papua agar tidak terjadi salah interpretasi tentang Papua.
Hal tersebut disampaikan Victor dalam wawancara dengan AJI Indonesia di Jakarta dalam acara World Press Freedom Day (WPFD) 2015, Selasa (29/4/2015).
Victor menjelaskan saat ini media di Papua terus berkembang. Tapi tantangannya juga berkembang. Dari sumber daya manusia, finansial, etika, hingga positioningjurnalis. Di Papua seiring pertumbuhan media, kehadiran jurnalis juga semakin banyak.
“Namun yang benar-benar jurnalis, secara skill dan etika, bisa dikatakan tidak tumbuh secara pararel. Kalau soal tantangan, masih belum ada perubahan yang signifikan. Jurnalis masih menghadapi ancaman kekerasan dengan kualitas yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Victor.
Papua yang luas menjadi kesulitan terbesar yang dihadapi jurnalis di Papua. Kondisi ini membuat proses konfirmasi, cover both side, atau verifikasi menjadi sulit. Sehingga tak jarang berita-berita dari Papua menjadi tidak tuntas dan bias penguasa.
“Setiap tahun ada 4 sampai 5 wartawan asing yang bertanya kepada saya tentang situasi Papua. Kebanyakan mereka tidak bisa masuk ke Papua. Dari informasi mereka, saya bisa simpulkan mereka tidak dilayani dengan baik saat mengajukan aplikasi. Aplikasi untuk meliput di Papua. Bahkan tidak ada keputusan, diijinkan atau tidak,” katanya.
Victor mengatakan makin ditutup akses itu, makin besar pertanyaan masyarakat internasional tentang apa yang terjadi di Papua.
“Konflik Papua bisa diperjelas secara komprehensif ke publik melalui informasi yang disampaikan wartawan,” kata Victor, yang juga Pemimpin Redaksi Koran Jubi dan Jubi Online ini.
Kata dia, untuk membuka akses jurnalis asing ke Papua, hal paling penting yang harus dilakukan adalah memperjelas regulasi untuk wartawan asing di Papua.
“Selain Kampanye untuk membuka akses Papua buat jurnalis, lobby stakeholder yang berkaitan dengan persoalan ini perlu dilakukan dengan tujuan memperjelas regulasi buat jurnalis asing. Disinilah masalahnya, ketidakjelasan peraturan,” katanya menegaskan.
WPFD diproklamasikan Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyusul adanya rekomendasi soal ini diadopsi dalam Sidang ke-26 Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Rekomendasi dan sidang ini juga sebagai respon atas seruan wartawan Afrika yang pada tahun 1991 menghasilkan Deklarasi Windhoek, yang memuat soal prinsip-prinsip pluralisme dan kemandirian media. (Arnold Belau)

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.