search tickets in here

GempaR Papua Desak Pemerintah Buka Ruang Demokrasi dan Akses Jurnalis Asing ke Papua

Mahasiswa yang tergabung dalam Gempar saat gelar Jumpa Pers di Abepura, 22/4/2015. Jubi/Arnold Belau
Jayapura, Jubi – Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (GempaR) mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi tanah Papua dan mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses jurnalis asing ke tanah Papua.
“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi di tanah Papua. Karena di Papua ini tidak ada ruang demokrasi. Pemerintah segera membuka ruang demokrasi sebesar-besarnya di tanah Papua sesuai dengan janji,” jelas Samuel Womsiwor, Sekjen Gempar kepada Jubi di Abepura, Rabu (22/4/2015).
Kata dia, Papua adalah daerah konflik yang paling diisolasi ruang demokrasi dan akses jurnalis asing di dunia. Dan pembungkaman ruang dmeokrasi ini bukanlah sebuah cerita karangan. Sebab dalam satu dekade terakhir akses terhadap semua informasi kebenaran yang terjadi di tanah Papua ditutup rapi oleh pemerintah Indonesia.
“Manusia Papua terus dibantai dan dibunuh tanpa alasan yang jelas dengan berbagai stigma. Selain itu ruang gerak aktivis HAM di tanah Papau ditutup rapat. Bahkan terus diburu seperti binatang buruan. Kami hari ini bertanya, Indonesia toki dada dan mengatakan Indonesia adalah ruang demokrasi itu dari sudut mana?,” tanya Womsiwor.
Selain minta Indonesia buka ruang demokrasi, Gempar juga meminta agar segera membuka akses jurnalis asing untuk meliput secara bebas di tanah Papua guna melihat lebih dekat dan mengungkap bentuk kejahatan negara terhadap orang Papua.
Sementara itu, Pilipus perwakilan pemuda mengatakan, orang Papua hari ini merindukan sebuah ruang demokrasi yang benar dan bebas agar bisa menyuarakan setiap aspirasi orang Papua tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.
“Kami orang Papua sangat merindukan dan mengharapkan keterbukaan ruang demokrasi dan akses jurnalis asing yang bebas di Tanah Papua. Kalau negara Indonesia adalah negara demokrasi, maka bukalah ruang demokrasi itu,” katanya.
Menurut pengamatan Gempar, proses yang berlangsung saat ini di Papua adalh proses otoriter. Pada dasarnya sama dengan yang dilakukan dan terjadi pada zaman rezim orde baru yakni pembungkaman terhadap semua akses media dan penyuaraan kepada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Maka itu Gempar meminta agar pemerintah segera membuka ruang demokrasi di tanah Papua. (Arnold Belau)


Post a Comment