Gelar Aksi, Mahasiswa Papua di Jogja Tuntut Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Paniai

3:42:00 PM
Yogyakarta,(01/04/15) -  Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Gerakan Melawan Lupa Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai (GEMPA-KPH-BERAPI), kembali menggelar aksi menuntut pengusutan kasus pelanggaran HAM terhadap 5 pelajar SMA yang ditembak mati dan puluhan rakyat luka-luka, pada tanggal 8 Desember 2014 lalu.
Dalam pernyataannya, GEMPA-KPH-BERAPI, menutut kepada pemerintah Indonesia, rezim Jokowi - Yusuf Kalla untuk menepati janjinya kepada rakyat Papua, pada saat melakukan kampanye di Papua. Dimana, dalam kampanenya, Jokowi berjanji akan mengusut dan menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, namun belum genap 100 hari menjabat sebagai kepala negara, justru terjadi kasus pelanggaran HAM berat di Kab. Paniai yang menewasan 5 pelajar SMA, untuk itu, GEMPA-KPH-BERAPI menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab atas penggaran HAM yang terjadi di Paniai dan seluruh tanah Papua.
Selain itu, GEMPA-KPH-BERAPI juga menuntut kepada Komnas HAM Indonesia untuk segera mengungkap pelaku pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 lalu, di Kab. Paniai. Gempa-KPH-Berapi menilai bahwa, semestinya hasil infestigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah memiliki cukup bukti-bukti, untuk dapat menyimpulkan dan mengungkap siapa pelaku penembakan terhadap 5 pelajas SMA dan puluhan rakyat sipi di Paniai. 
Demianus Nawipa selaku koordinator Gempa-KPH-Berapi ketika dimintai keterangan mengungkapkan bahwa, "Komnas HAM butuh bukti seperti apa lagi, sebab dari kronologis kejadian dan beberapa bukti-bukti yang sudah ada, tentunya Komnas HAM sudah dapat menyimpulkan siapa pelaku pelanggaran HAM tersebut, sebab peristiwa ini terjadi pada pagi hari dan itupun disaksikan oleh banyak orang, dan kejadiaanyapun di depan publik, sehingga sebetulnya anak kecilpun dapat menyimpulkan siapa pelaku penembakan tersebut". tegas Nawipa.
Nawipa kembali menambahkan bahwa, " kami turun ke jalan ini untuk menuntut janji yang diberikan oleh Jokowi kepada rakyat Papua pada saat kampanye di Papua, dan juga menuntut kepada Komnas HAM, agar dapat secepatnya mengungkap pelaku pelanggaran HAM di Paniai, secara Independen, tanpa terpengaruh intervensi dari pihak manapun, dan juga menuntut agar pelaku untuk diadili berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini, serta dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Kami tahu, bahawa  pelaku adalah Militer Indonesia (TNI-Polri) sehingga kami tidak ingin pelaku diadili di pengadilan militer, tetapi pelaku harus diadili di pengadilan Umum, agar tidak ada penyelewengan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada pelaku". tegas Nawipa mengakhiri. [rk]

Share this

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !

Related Posts

Previous
Next Post »