Buku “Menggagas Bentuk Pemerintahan Khusus di Papua” Diluncurkan

4:02:00 PM
Jayapura, Jubi/Antara – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, Jhon NR Gobay, meluncurkan buku berjudul “Menggagas Bentuk Pemerintahan Khusus di Papua”, di kantor Aliansid Demokrasi untuk Papua (ALDP), di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (11/4/2015).

Peluncuran buku itu dihadiri Sekertaris Umum Dewan Adat Papua Leonard Imbiri, salah satu ondofolo dari Sentani, Kabupaten Jayapura Ramses Wally yang juga Ketua Partai PKPI Provinsi Papua, para aktivis, tokoh agama, perempuan dan pemuda serta mahasiswa asal Paniai yang ada di Kota Jayapura.

Buku setebal 53 halaman itu memiliki “cover” depan warna ungu yang ditengahnya berbentuk bulat yang berisi gambar panah, anak panah berlatar belakang gunung, danau dan rumah adat serta bintang.

“Cover” belakang berwarna cokelat tua yang berisi latar belakang si penulis, Jhon NR Gobay.

Buku itu juga berisi kata pengantar dari Hengky Kayame selaku Bupati Paniai setebal tiga halaman.

“Inti dari buku ini ingin menyampaikan bahwa adat harus ada pada posisi yang strategis. Kita ini kan menganut bentuk pemerintahan dari teori Montesqieu,” kata Jhon NR Gobay.

“Kalau di Papua itu sulit dan tidak layak karena ada sejumlah hal yang spesifik, di Papua dan negara-negara di Pasifik itu yang jauh lebih tepat adalah adat diposisikan dengan ekskutif, legislatif, yudikatif, jadi ada ‘four sistem political’, lanjutnya.

Karena, kata Gobay, sangat nyata sekali di Papua, adat itu memiliki peran yang sangat besar.

“Banyak hal di Papua diurus oleh adat, hanya saja pemerintah tidak memiliki sebuah badan yang secara serius mengurus adat, padahal banyak masalah-masalah adat yang sangat penting yang harus diselesaikan di tengah masyarakat,” katanya.

“Karena inti dari pada Otonomi Khusus untuk Papua itu adalah pengakuan hak-hak dasar. Kalau bicara tentang hak-hak dasar maka itu hak adat. Nah, sekarang hal yang mendasar seperti itu, tapi tidak ada institusi yang mengurus, MRP tidak mempunyai gigi untuk mengurus itu. DPRP juga demikian. Itu yang menjadi kesimpulan saya,” tambahnya.

Buku kelima Jhon NR Gobay itu terdiri lima bab. Bab pertama tentang bagaimana memahami masyarakat adat Papua yang terbagi pada tiga sub bab.

Bab kedua, mencakup pengalaman penataan pemerintahan adat di Indonesia dengan empat sub bab. Bab ketiga, tentang kebijakan negara terkait masyarakat ada dengan empat sub bab.

Bab keempat mencakup penataan pemerintahan berbasis adat di kampung dengan enam sub bab judul.

Bab kelima berjudul menata pemerintahan daerah bersama adat berisi empat sub bab judul.

“Saya harapkan buku ini dapat dipakai sebagai bahan referensi, diskusi baik di pemerintahan, akademisi, politisi, intelektual dan para generasi muda dalam menata pemerintahan yang berwajah Papua di Tanah Papua. Ini buku, merupakan buah dari pengalaman dan perenungan sebagai relawan masyarakat aday Papua,” ujar Jhon Gobay.

Buku dengan judul Menggagas bentuk pemerintahan khusus di tanah Papua atau memposisikan adat dalam pemerintahan itu untuk jilid pertama dicetak sebanyak 300 buku dan akan dibagikan ke pihak eksekutuf, yudikatif dan legislatif di Papua. (*)

Share this

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !

Related Posts

Previous
Next Post »