Berita

Komitmen Komnas HAM Tuntaskan Kasus Paniai Dipertanyakan

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa - Jubi/Arjuna
Wamena, Jubi – Pernyataan pihak Komnas HAM RI yang menyatakan berencana melakukan otopsi terhadap mayat korban penembakan Paniai pada 8 Desember 2014 lalu mengundang reaksi anggota Komisi I DPR Papua bidang Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa. Ia justru mempertanyakan komitmen Komnas HAM menuntaskan kasus penembakan itu.Dikatakan, dugaan adanya intervensi dari pihak lain tak menutup kemungkinan benar. Alasannya, kena tiba – tiba Komnas HAM berniat melakukan otopsi.
“Saya benar – benar kecewa dengan kinerja Komnas HAM. Saya rasa pihak korban juga kecewa cara Komnas HAM itu,” katanya.
Sebelumnya, setelah melakukan pertemuan dengan pihak Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih, Komnas HAM RI berencana mengotopsi lima jenazah korban kasus Paniai.
Salah satu anggota tim Penyelidik Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan pihak keluarga agar otopsi bisa dilakukan untuk untuk memperkuat bukti – bukti yang telah dimiliki Komnas HAM.
“Kini kami mendalami bukti – bukti yang ada, dan otopsi itu untuk memperkuat bukti – bukti yang ada. Hingga kini kamu juga belum menyimpulkan hasil penyelidikan yang sudah dilakukan. Butuh waktu menyimpulkan hasilnya,” kata Natalius kepada wartawan usai bertemu pihak Kodam XVII Cenderawasih, Kamis (26/3/2015).
Namun katanya, meski belum menyimpulkan hasil penyelidikan, tapi tak ada indikasi yang mengarah kepada pihak ketika atau kelompok bersenjata. Indikasinya pelaku adalah pihak pemerintah atau negara.
“Tapi untuk pertanggungjawabannya, bukan pemerintah atau negara, namun individu. Individu yang akan mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku,” ucapnya. (Arjuna Pademme)
“Saya mempertanyakan komitmen Komnas HAM dalam menuntaskan Kasus Paniai. Apa alasanya utama sehingga kini Komnas HAM menyatakan akan melakukan otopsi terhadap mayat korban penembakan Paniai. Kalau alasannya untuk memperkuat bukti, itu sama sekali tak mendasar. Secara tegas saya menolak itu. Itu bertentangan dengan adat Suku Mee,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi via teleponnya, Jumat (27/3/2015).
Ia meminta Komnas HAM RI lebih bijak, dan tak berpolemik. Katanya, otopsi bukan solusi. Jika melakukan otopsi, Komnas HAM justru menambah persoalan. Menurutnya, kalau memang Komnas HAM RI sudah tak bisa berbuat banyak dalam mengungkap kasus Paniai, sebaiknya mereka membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM).
“Itu akan lebih baik. Tak perlu menimbulkan polemik baru. Bisa saja ada intevensi terhadap Komnas HAM kini. Tak menutup kemungkinan itu terjadi. Kini komitmen Komnas HAM menuntaskan kasus Paniai kembali dipertanyakan,” ucapnya.

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.