MRP : Pemerintahan di Tanah Papua Harus Tutup

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib Saat Diwawancarai Wartawan. Jubi-Alex

Jayapura, Jubi – Buntut ditundanya pembahasan draf RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 membuat Majelis Rakyat Papua (MRP) geram dan meminta semua pemerintahan di Tanah Papua mulai dari kota, kabupaten, provinsi dan DPR harus tutup (mogok).

“Jangan saling tipu dan tutup semua pemerintahan. Kita mau kerja untuk siapa dan menggunakan regulasi apa,” kata Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Minggu (15/2/2015).

Menurut Murib, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sudah berjuang keras di Jakarta selama sebulan untuk memasukan draf RUU Otsus Plus dalam prolegnas 2015, namun pusat menolak dan menundanya ke prolegnas 2016.

“Implementasi Otsus selama 13 tahun belum pernah dievaluasi dan baru pertama kali periode kedua MRP melakukan evaluasi dengan melibatkan 383 peserta saat itu. 85 persen isi dari pada draf RUU Otsus Plus berasal dan asli dari pemikiran orang asli Papua termasuk pikiran serta pendapat dari orang asli Papua,” ucapnya.

Ketika draf RUU Otsus Plus ini tidak diterima dan tidak disahkan oleh pemerintah pusat sebagai undang-undang, maka dibuka ruang dialog Papua-Jakarta. “Ini sudah ada dalam pasal 229 dari draf 1-12. Kami serahkan draf 13 di Istana Bogor kepada Presiden Jokowi kemudian karena ada perubahan dari Papua Barat maka ada draf 14 yang terakhir kami serahkan,” katanya.

Dengan demikian, harapan masyarakat Papua karena ini perjuangan panjang yang dilakukan oleh Pemprov Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua karena cita-cita Papua bisa sejahtera yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2001 tentang otsus yang selama implementasi 13 tahun tidak tampak.

Namun lanjutnya, mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Hukum dan HAM menolak resmi di DPR-RI dengan demikian solusi berikutnya adalah harus dialog Papua-Jakarta.

“Dialog itu kan keinginan dari Presiden Jokowi. Sangat luar biasa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan dimana keinginan yang telah didoakan telah terjadi. Dengan demikian, saya meminta kepada seluruh masyarakat 250 suku di tujuh wilayah adat berkomitmen dilakukan dialog Papua-Jakarta. Karena otsus plus telah ditolak, terakhir versi orang asli Papua meminta dialog,” katanya.

Sebelumnya. Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Papua. Pasalnya setelah satu bulan 10 hari berjuang mendorong RUU Otsus Plus untuk jadi undang-undang, gubernur bersama tim asistensi tak berhasil.

“Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua, kami tidak berhasil mendorong RUU Otsus Plus untuk menjadi satu UU. Tidak berhasil dalam pengertian sesungguhnya tahun ini sudah bisa disahkan, tapi pemerintah masih mau kaji karena pemerintah lebih mengedepankan dialog,” kata Lukas Enembe saat ditemui wartawan di Vip Room Bandara Sentani Jayapura, Papua, Jumat (13/2/2015). (Alexander Loen)

Sumber : www.tabloidjubi.com