Harusnya Ada Bargaining Politik Dalam Draft Otsus Plus

Ruben Magay, Wakil Ketua Badan Legislasi (Beleg) DPR Papua - Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi – Beragam tanggapan terlontar dari sejumlah pihak pasca tak dimasukkannya draf atau rancangan Undang – Undang (UU) Otsus Plus Papua dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 ini. Ruben Magay, Wakil Ketua Badan Legislasi (Beleg) DPR Papua menilai, harusnya isi draf UU itu mengandung bargening politik, bukan ekonomi.
“Sebenarnya sejak awal, ketika tim asistensi UU Otsus dibentuk, saya tawarkan kalau mau revisi UU Otsus, harus melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM. Pikiran mereka harus masuk, karena bargeningnya ada disitu. Tapi kalau hanya bicara bargening ekonomi, Otsus Plus tak ada nilainya,” kata Ruben Magay kepada Jubi, Sabtu (14/2/2015).
Menurutnya, jika pasal yang dimasukkan dalam UU Otsus Plus hanya bargening ekonomi, Jakarta menganggap itu hal biasa. Pemerintah Pusat akan seenaknya menunda-nuda pembahasannya. Namun kalau mengandung nilai politik, Jakarta akan gelisah.
“Kalau misalnya ada bargening politik seperti pada Otsus versi 2001 lalu, dimana jika pusat tak peduli, maka rakyat Papua menuntut referendum, tentu pemerintah RI akan mempertimbangkan itu. Jadi kini perlu ada pembahasan ulang dengan masyarakat. Kesalahannya dimana, apa kekurangannya, dan bargening politiknya dimana. Supaya jelas,” ucapnya.
Katanya, Otsus Plus yang kini diperjuangkan Pemprov Papua, merupakan respon dari dua kali dilakukannya evaluasi UU Otsus, oleh masyarakat adat Papua bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) beberapa waktu lalu. Baik ketika MRP diketuai Agus Alua, maupun dibawah pimpinan Timotius Murib.
“Draf Otsus Plus yang masuk di DPR RI bukan ditolak, tapi ditunda pembahasannya. Jadi selama ditunda pembasahannya perlu dikomunikasikan lagi dengan masyarakat, agar isi draf UU Otsus Plus itu bisa diketahui,” katanya.
Kata Magay, itu perlu dilakukan untuk mendapat dukungan politik dari masyarakat. Ketika gubernur, pimpinan DPR Papua dan MRP, kembali memperjuangkan draf UU Otsus Plus ke Pemerintah Pusat, Jakarta tak lagi main-main, karena masyarakat sepenuhnya berada di belakang eksekutif dan legislatif Papua.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Papua, lantaran perjuangan satu bulan 10 hari mendorong RUU Otsus Plus jadi undang-undang tak berhasil.
“Pemerintah masih mau kaji karena pemerintah lebih mengedepankan dialog. Perjuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Pemerintahan Provinsi di Tanah Papua untuk satu tahun terakhir ini sudah maksimal dan sudah berjuang sampai ke DPR,” kata Enembe beberapa hari lalu. (Arjuna Pademme)

Share:

Search This Blog

Support

Facebook