Adat

Gubenur: Jangan Lupakan Hak ulayat, Budaya dan Lingkungannya

Sosialisasi Perkebunan berkelanjutan sesuai tat ruang -Jubi/Sindung
Jayapura, Jubi- Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten II Setda Provinsi Papua, Elia Loupatty meminta pengusaha kelapa sawit untuk memperhatikan perekonomian masyarakat, budaya lokalnya, hak ulayat tanah serta lingkungannya.
“Sesuai dengan peraturan pak Mentri, maka 20 persen harus plasma dan itu tidak bisa di tawar. Jika demikian maka sebagian tanah mereka jadi saham atau investasi dalam perkebuan itu sendiri. Ini akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dan tidak merusak lingkungan,” ujar Loupatty dalam sosialisasi penerapan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dalam perspektif tata ruang di provinsi papua di salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat (13/2/2015).
Iapun mengajak agar pelaku perkebunan kelapa sawit jujur dan benar-benar melakukan apa yang dikatakan pemerintah ini.
“Sekarang tidak ada upaya tipu menipu masyarakat dan kita buktikan yang kita bicarakan kepada mereka. Kita harus melakukan pendekatan dengan cara manusiawi bukan dengan kekerasan,” ujar Loupatty.
Dengan adanya 30 perusahaan perkebunan yang sudah ada perijinannya di Papua ini, kata Lopuatty, 24 perusahaan diantaranya sudah mengantongi izin perkebunan (IUP).
“Sesuai dengan tata ruang yang ada Provinsi, Papua memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Namun di antara semua itu terdapat 7 kabupaten yang potensial dijadikan area pengembangan perkebunan seperti Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mimika, Merauke, Mappi dan Boven Digoel,” tambah Loupatty.
Direktur World Wildlife Fund (WWF) program Papua, Benja V Mambai mengungkapkan pada dasarnya WWF program Papua sangat mendukung pemanfaatan sumber daya yang ada di Papua. Hanya saja dalam pelaksanaannya dilapangan diharapkan para pengusaha bisa lebih memperhatikan dan menjamin kelestarian lingkungan dan sosial budaya masyarakat lokal sehingga dalam perjalananya, perkebunan kelapa sawit tersebut beroperasi dengan baik. Dengan demikian yang tentunya akan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar.
“Kami sebenarnya mendorong kelestarian lingkungan dan sosial budaya dimana kita punya tool adalah hight conservation values forest dan juga kriterianya dan indikator RSPO. Kegiatan ini semacam kesempatan untuk membagi informasi. Sehingga kalau ada investasi perkebunan, aspek kelestarian lingkungan dan aspek sosial budaya itu tetap terjaga dan tidak ada persoalanyang membelit,” kata Benja.
Benja menambahkan saat ini WWF menggandeng banyak pihak termasuk Dinas Perkebunan Provinsi Papua dalam memantau keberadaan perkebunan kelapa sawit yang akan dibuka di beberapa kabupaten di Provinsi Papua. (Sindung Sukoco)


About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.