Berita

Kebutuhan Kesehatan di Rumah Sakit Wamena Masih Jauh Dari Harapan

Kunjungan Komisi IX DPR RI di rumah sakit Wamena, Selasa (9/12). Jubi/Islami
Wamena, Jubi – Komisi IX DPR RI yang membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, Selasa (9/12) mengunjungi Wamena guna melihat langsung kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, serta melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat.
Kunjungan Komisi IX DPR RI beserta rombongan ke Wamena, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giay dan juga Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo serta Wakil Bupati, Jhon R Banua.
Ketua tim rombongan Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf kepada wartawan di sela-sela kunjungannya menjelaskan, sesuai undang-undang bahwa negara wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi warga, namun khusus di Papua ada daerah-daerah yang sangat jauh dari pada pelayanan-pelayanan yang mendasar tersebut.
Konteksnya adalah geografis, seperti di Wamena ini yang merupakan jantung di wilayah Papua, untuk ke sini segala sesuatu harus menggunakan pesawat, mulai dari barang-barang kebutuhan rumah tangga, bahan bangunan apalagi obat-obatan dan alat kesehatan.
“Maka dari itu, dalam kunjungan Komisi IX ke Wamena ini ingin melihat sarana dan prasarana di rumah sakit, dan ternyata masih sangat jauh dari harapan, seperti fasilitas yang ada belum memadai khususnya di wilayah Papua tengah, di mana Jayawijaya ini harus menampung beberapa kabupaten di sekitarnya yang memang secara geografis sulit didatangi,” ujar Dede Yusuf.
Selain itu, dalam kunjungan kerjanya dewan melihat fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit Wamena juga belum memadai, seperti halnya ruang bedah menurut hemat komisi IX belum bisa dikatakan sebagai ruang bedah sehingga harus ada dukungan.
“Kita berharap kedepan dari kementerian kesehatan, Komisi IX juga bisa mendorong agar pelayanan-pelayanan kesehatan ini yang sifat sarana prasarana termasuk juga tenaga kesehatan seperti dokter, bidan mendapat prioritas,” kata politisi partai demokrat tersebut.
Selain masalah sarana dan prasarana, hal lain yang menjadi sorotan ialah bagaimana mendatangkan obat-obatan atau tenaga kesehatan dengan kondisi harga yang sesuai.
Di mana, ketika sekarang ada sistem E-Katalog, maka otomatis harga obat-obatan disamaratakan di seluruh Indonesia. Maka, di Wamena hal tersebut tidak bisa sama seperti wilayah lain di Indonesia.
Oleh karena itu dari Kementerian Kesehatan sudah mengatakan pengadaan obat dan alat kesehatan bisa melalui lelang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri sesuai dengan harga kesetaraan yang ada di wilayah masing-masing.
“Kalau harga semen saja bisa sampai 500 ribu per sak, obat pun akan sama seperti barang lainya. Oleh karena itu, selama ini kan biaya perawatan rumah sakit ini tercover oleh BPJS, namun BPJS di sini belum bisa maksimal karena pendataan penduduk. Oleh karena itu kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bupati, di mana pendataan penduduk dilakukan di kantor-kantor Puskesmas atau rumah sakit itu sendiri yang nanti bisa disetarakan dengan BPJS,” katanya.
“Ini menjadi suatu masukan-masukan yang sangat berharga, baik kepada teman-teman di DPR maupun kementerian terkait untuk melihat kondisi yang terjadi,” tambah Dede Yusuf yang juga sebagai mantan wakil gubernur Jawa Barat ini.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giay menjelaskan, permasalahan di daerah selain masalah fisik yaitu sarana prasarana, tetapi ada juga beberapa mekanisme di dalam pelayanan kesehatan.
Contohnya masalah mekanisme pengadaan obat, di mana diwajibkan melalui E-Katalog, namun pemerintah provinsi telah berdiskusi dengan kementerian kesehatan dan juga komisi IX DPR RI bahwa ada mekanisme lain yang dilakukan di tahun 2015 nanti sehingga tidak lagi menggunakan E-Katalog.
“Sebenarnya E-Katalog itu tujuannya baik, yaitu efisiensi atau penghematan keuangan negara, namun itu semua tidak cocok dengan lokal spesifik provinsi Papua apalagi dengan daerah-daerah pedalaman seperti di Wamena. Kami pun menyampaikan terima kasih ke Kemenkes dan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, sehingga Papua bisa dilakukan secara aturan daerah untuk pengadaan barang dan jasa,” kata Aloysius. (Islami)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.