BREAKING NEWS

Wednesday, December 17, 2014

John Gobay : Kapan Menkopolhukam Bikin Bakar Batu di Paniai?

Jenazah korban penembakan aparat keamanan di Enarotali, Paniai, 8 Desember 2014 (majalahselangkah.com)
Jayapura, Jubi – John Gobay meminta pihak Jakarta untuk tidak menggampangkan persoalan yang terjadi di Papua, terutama insiden penembakan di Paniai yang menewaskan lima orang.
“Kapan Menkopolhukam ada datang bikin bakar batu dengan TNI, Polri dan Masyarakat di sini (Paniai)? Tidak betul itu. Yang terjadi adalah Bupati Paniai memberikan bantuan kepada keluarga korban. Memangnya Bupati yang tembak lima orang itu kah?” tanya John Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, saat dihubungi Jubi, Selasa (16/12).
Menurut Ketua Dewan Adat Paniai yang masih berada di Paniai saat ini, Menkopolhukam,  Tedjo Edhy Purdijatno, jangan memberikan pernyataan yang tidak jelas kalau tidak tahu apa yang terjadi di Paniai, seperti pernyataannya di beberapa media nasional, Selasa (16/12).
“Saya tegaskan, tidak ada bakar batu sejak insiden penembakan itu terjadi. Di sini, kami punya peradilan adat untuk selesaikan masalah ini,” tambah Gobay
Gobay menegaskan, masyarakat Paniai belum menyampaikan tuntutan mereka kepada Menkopolhukam, Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana bisa sudah ada penyelesaiannya?
“Kasus penembakan ini belum selesai. Kami minta Menkoplhukam ikut mendorong dibentuknya tim pencari fakta dan KPP HAM daripada memberikan pernyataan yang beliau sendiri paham.” ujar Gobay.
Menurut Gobay, ia telah bertemu dengan Bupati Paniai, Hengki Kayame. Dalam pertemuannya itu, Bupati minta agar semua pihak tidak saling menyalahkan, namun perlu dicari siapa aktor utama kasus penembakan. Semua pihak dipersilahkan termasuk pihak LSM dan gereja utk mengusut kasus Paniai, Senin 8 Desember lalu.
“Tanggapan bupati, ini (penembakan di Paniai) adalah sebuah tindak kriminal dan pelanggaran HAM berat terhadap anak sekolah dan masyarakat sipil di Paniai,” kata Gobay, menjelaskan pernyataan Bupati Paniai.
Terpisah, ketua DPR Papua terpilih, Yunus Wonda, menanggapi pernyataan pihak Kepolisian yang menolak disudutkan dalam kasus penembakan di Paniai, mengatakan pihaknya tidak menyudutkan aparat keamanan, namun hanya mengingatkan agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Tidak dengan cara yang bisa membuat jatuhnya korban jiwa.
“Kalau ada tanggapan yang menyebut TNI dan Polri disudutkan, kami tidak menyudutkan. Hanya mengingatkan agar bertindak profesional. Senjata kan alat negara. Bukan untuk membunuh rakyat. Aparat keamanan kan untuk melindungi rakyat. Masyarakat berharap aparat bisa melindungi mereka,” kata Yunus Wonda, Selasa (16/12).
Namun menurutnya, kini kondisi terbalik. Kehadiran aparat keamanan justru membuat masyarakat Papua trauma. Trauma yang ada sejak tahun 60-an itu, terbawa hingga kini.
“Harusnya bagaimana membuat masyarakat Papua hingga ke pelosok agar mencintai aparat kemanan polisi dan TNI. Jangan justru membuat mereka takut. Jadi kami tidak menyudutkan aparat keamanan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan, agar selalu dilakukan pergantian atau roling untuk aparat keamanan yang bertugas di daerah, guna menghindari rasa jenuh anggota yang bisa berpengaruh pada psikologi mereka.
“Kalau datang melindungi orang Papua, buktikan seperti Apa. Harusnya bagaimana membuat orang Papua mencintai bangsa ini. Selama ini setiap peristiwa selalu katakan barang bukti amunisi dikirim ke pusat untuk mengetahui jenis amusi. Tapi sampai kini tidak diketahui siapa pemilik amunisi itu,” kata Wonda. (Arjuna Pademme)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Share this:

 
Back To Top
Copyright © 2014 K A R O B A News. Designed by OddThemes