Berita

Pemprov Papua Proses SK Tujuh Kabupaten

Sekda Papua, Hery Dosinaen. (Jubi/Alex)
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sedang memproses surat keputusan (SK) pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 untuk tujuh kabupaten, diantaranya Kabupaten Puncak.
“Kami harus verifikasi dengan baik karena banyak terjadi tumpang tindih tentang pengusulan dan penetapan KPU, sehingga dapat ditetapkan dengan baik. Saya tak begitu tahu detail tujuh kabupaten itu mana saja, tapi di dalamnya ada Kabupaten Puncak,” kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Rabu (5/11).
Menyinggung batas waktu untuk pelantikkan DPRD yang baru, kata Dosinaen, batas waktu masa jabatan anggota DPRD, tergantung pada keputusan, karena akhir masa jabatan DPRD itu sampai pada dilantiknya anggota yang baru.
Menanggapi itu, Dosinaen berharap kabupaten yang belum usulkan agar segera mengusulkan. Apalagi masa bhakti anggota DPRD bervariasi.
“Anggota DPRD Kota Jayapura merupkan yang pertama kali dilantik. Sementara daerah lain dikarenakan banyak tuntutan kepentingan elit-elit lokal di daerah yang cukup signifikan, sehingga terjadi pro dan kontra. Disamping itu kepentingan bupati dan kepentingan kelompok tertentu membuat proses menjadi lambat,” katanya.
Agar bisa berjalan baik, kata Dosinaen, dirinya telah memerintahkan Kepala Kesbangpol dan Kepala Biro Hukum Papua untuk memberikan jawaban terhadap beberapa bupati yang notabennya memberikan usulan tidak sesuai dengan persyaratan atau hal-hal yang harus dipersyaratkan.
“Banyak kabupaten yang belum mengusulkan maupun sudah diintervensi oleh bupati, sehingga apa yang diusulkan menjadi perubahan. Contoh di Mimika, yang sudah diusulkan sebelumnya oleh penjabat bupati, sekarang di tarik lagi oleh bupati definitif dan dirubah lagi, sehingga harus menunggu,” kata Dosinaen.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, sampai saat ini masih banyak kabupaten yang belum memasukan administasi hasil Pemilu Legislatif (Pileg) ke gubernur, sehingga proses selanjutnya tidak bisa dilakukan.
“Kendalanya itu karena ada keputusan KPUD beda, rekrutmen suara beda dimana Ketua KPU rubah ada penetapan pertama orang lain, penetapan SK kedua nama orang lain, begitu juga dengan penetapan SK ketiga. Sehingga menjadi pertentangan dan harus melakukan pleno hari itu juga. Namun setelah pleno ternyata perjalanannya lain, itu yang menjadi persoalan,” katanya.
Wakerkwa mengaku, beberapa waktu lalu beberapa kabupaten ada yang sudah masukan, tetapi berkas mereka dikembalikan karena berkasnya belum lengkap.
“Sebenarnya kemarin sudah ada yang masukan, tetapi kami kembalikan karena harus melengkapi berkas-berkas. Berkas itu termasuk hasil pleno, berita acara KPU, dan berita acara ditetapkan oleh KPU, setelah itu baru KPU membuat surat pengantar ke bupati dan bupati teruskan ke gubernur, baru gubernur proses SK. Jadi kalau data tidak lengkap, kami kembalikan,” kata Wakerkwa.
Menurut Wakerkwa, pemerintah provinsi tidak punya kepentingan dalam hal ini. “Untuk itu, kami harap KPUD dan bupati masing-masing daerah harus sinkronkan dan putuskan bersama persoalan-prsoalan, baik hasil pleno dan lainnya, baru segera dimasukan,” katanya. (Alexander Loen)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.