Berita

Ribuan Karyawan Freeport Akan Kembali Mogok Massal

Tragedi Big Gosan yang menewaskan 28 orang tahun lalu (Dok. PTFI)
Jayapura, Jubi – Kawasan pertambangan emas di Timika, kembali akan dilupuhkan dengan aksi mogok massal ribuan tenaga kerja selama satu bulan, 6 November – 6 Desember, tahun ini.
Juru Bicara PUK Revolusi Mental, Tri Puspita mengatakan, tujuan utama melakukan mogok massal itu dalam rangka menindaklanjuti komitmen perusahaan pasca insiden di Big Gossan pada 14 Mei 2013 yang menewaskan 28 pekerja. Disusul beberapa insiden yang juga menelan korban jiwa dan korban luka berat.
Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pertanggungjawaban pihak manajemen atas karyawan-karyawan yang telah tewas akibat minimnya keselamatan kerja dikawasan tambang tersebut.
Upaya audiensi antara pihak pekerja bersama pimpinan manajemen telah dilakukan, kata Tri. Namun, upaya tersebut tak mendapat respon positif. Bahkan, rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia pun tidak dipenuhi.
“Kami sudah temui pimpinan perusahaan Freeport, Pak Rojik dan CEO-nya, Richard Averson. Tapi, hasilnya tidak memuaskan karena beliau tidak bisa mengambil keputusan,” kata Tri kepada Jubi, melalui selulernya, Senin (27/10).
“Intinya, kami ingin tahu kejelasan permintaan karyawan tentang pembersihan di level manajemen. Karena, pasca kecelakaan kerja selama ini, tidak ada yang bertanggungjawab sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM,” ujar Tri.
Mogok massal ini dipelopori tiga Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI), yaitu PT Freeport Indonesia (PT FI) diketuai Sudiro, PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PT KPI) diketuai Yakobus Takimai, dan PT Puncak Jaya Tower (PT PJP) diketuai Boy Latuasan.
Ketiga PUK yang menamakan diri tiga PUK Revolusi Mental ini telah mengirimkan pemberitahuan mogok massal tersebut kepada seluruh jajaran terkait. Selain manajemen PTFI pusat, pemberitahuan pun ditembuskan kepada 24 pihak, diantaranya, Presiden Indonesia ke-7, Joko “Jokowi” Widodo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPR RI Komisi IX.
Ketua Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalis Pigai mengaku, pihaknya telah mengirimkan dua rekomendasi kepada manajemen Freeport.  Pertama, terkait penegakan disiplin internal atau disebut Sanksi Administratif kepada penanggungjawab sesuai dengan peraturan kementerian ESDM nomor 555 tahun 1996.  Kedua, sanksi pidana lima tahun penjara bagi penanggunjawab (manajemen) karena dinilai lalai memberikan perlindungan keselamtan kerja para pekerjanya.
“Jadi, dua rekomendasi ini sudah diserahkan untuk manajemen PTFI di Amerika dan Indonesia. Kemudian, sanksi pidana kami sampaikan kepada pihak kepolisian, karena mereka yang berhak untuk melakukan penyelidikan. Saya lagi menunggu tindak lanjut penegakan hukum pidana dari kepolisian itu,” kata Natalis Pigai saat dihubungi Jubi, Senin (27/10) malam.
Menurutnya, pihak manajemen freeport telah membentuk tim litigasi untuk penyelidikan insiden yang menelan korban itu. “Tapi, kami (Komnas HAM) belum dapat jawaban sampai sekarang,” imbuh Pigai.
Pihak Freeport sendiri tidak menjawab pertanyaan Jubi saat dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirimkan kepada Vice President Corporate Communication (Corcom), Daisy Primayanti, tidak mendapatkan balasan. (Yuliana Lantipo)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.