Adat

Perlu Aturan untuk Sertifikasi Tanah Adat

Dari Kiri, Zadrak Wamebu, Yulianus Keagop, Deny Rahadian dan Laurens Lani (Jubi/Roberth Wanggai)
Jayapura, Jubi – Wakil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua, Yulianus Keagop mengakui proses sertifikat di BPN yang salah satu syaratnya adalah pelepasan tanah adat, proses hak dan pengakuannya harus melalui keterangan kepala desa.
Keagop juga menjelaskan, tanah ulayat tak bisa disertifikat karena tak ada aturan yang mengaturnya. Di Papua saat ini, yang membongkar tanah adalah adat itu sendiri.
“Aturan mengenai pemetaan itu pemerintah belum atur. Makanya perlu desak pemerintah untuk diterbitkan aturan (Perda). Kalau sudah jelas, baru ditetapkan BPN dalam bentuk peta yang didaftarkan,” kata Keagop pada acara Journalist Class tentang Perjuangan Hak-Hak Tenurial Masyarakat di Papua dengan Pemetaan Partisipatif yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Kamis (23/10).
Direktur Eksekutif Pt PPMA, Zadrak Wamebu menyindir seringnya pemerintah mambuat statement dengan kalimat “Sepanjang masyarakat adat masih ada”. Statement tersebut bisa mengandung arti menghilangkan masyarakat adat di nusantara.
“Begitu pelepasan adat, itu tanah negara yang di kasih. Tanah adat dilepas oleh negara, tanah adat bekas dulu, baru anda datang pembaharuan di sertifikat,” ungkap Wamebu.
Wamebu menegaskan kalau di Kabupaten Jayapura seluruh tanah yang ada adalah tanah adat.
“Sekarang pemerintah menyusun rencana tata ruang dan wilayah (RT RW) di atas tanah adat. RT RW jangan benturkan di dalam masyarakat adat. RT RW didiskusikan kembali untuk dipetakan. Adat punya kepentingan politik local,” ujar mantan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura itu. (Roberth Wanggai)


Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.