Berita

HRW : Jokowi Harus Berikan Perhatian Khusus untuk Papua

Ilustrasi (IST)
Jayapura, Jubi – Presiden Indonesia Joko Widodo harus menggunakan kunjungan resmi pertamanya ke provinsi Papua dan Papua Barat pada tanggal 23 Oktober 2014, untuk mendukung langkah-langkah khusus mengatasi masalah hak asasi manusia ujung timur Indonesia ini.
“Presiden Widodo selayaknya mengakui bahwa masalah Papua menuntut perhatian mendesak pemerintahan baru,” kata Phelim Kine, wakil direktur bagian Asia Human Right Watch (HRW).
Papua, lanjut Kine, menyajikan tantangan tertentu bagi pemerintah Widodo. Konflik yang berkelanjutan dengan Organisasi Papua Merdeka menempatkan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keamanan bagi masyarakat. Pasukan keamanan berulang kali gagal membedakan antara tindakan kekerasan dan pandangan politik yang damai dari masyarakat Papua.
Dalam tiga tahun terakhir, Human Rights Watch telah mendokumentasikan puluhan kasus di mana polisi, militer, petugas intelijen, dan petugas penjara telah menggunakan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan ketika berhadapan dengan orang Papua yang menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan berserikat.
“Pembatasan pemerintah terhadap akses wartawan asing dan pemantau hak asasi manusia ke Papua menciptakan iklim di mana pasukan keamanan dapat melakukan pelanggaran tanpa dapat dipantau oleh publik, sehingga membuat penyelidikan lebih sulit.” tambah Kine.
Menurut HRW Jokowi harus mengadopsi langkah-langkah yang memiliki dampak langsung dalam menangani hak asasi manusia di Papua, termasuk: Pembatasan akses ke Papua untuk pemantau independen, termasuk mengizinkan wartawan internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk mengunjungi Papua tanpa izin atau persetujuan khusus; Mematuhi Konvensi PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang tahun 2011, permintaan pembebasan segera dan tanpa syarat Filep Karma dan tahanan politik lainnya di Papua; dan meminta militer Indonesia, termasuk Pasukan Khusus (Kopassus), untuk segera menghentikan pengawasan yang melanggar hukum terhadap aktivis damai, politisi dan pendeta.
Jokowi juga diminta memastikan bahwa otoritas sipil di Papua mempertahankan tanggungjawab mereka untuk penegakan hukum yang sangat mendasar.
Pemerintah Jokowi juga harus mengambil langkah-langkah dalam jangka panjang untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua, termasuk:
“Presiden Jokowi memiliki kesempatan unik untuk mengatasi masalah hak di Papua dengan mengatasi impunitas dan isolasi. Tantangan Jokowi adalah untuk memberikan tindakan yang berarti, bukan retorika kosong pemerintah, untuk mengatasi masalah yang dihadapi orang Papua,” kata Kine. (Victor Mambor)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.