Berita

39 Jurnalis Asing Lakukan Liputan di Papua dan Papua Barat ?

Dua Jurnalis asal Perancis, Thomas dan Valentine yang menjadi terdakwa dugaan kasus penyalahgunaan Visa, Rabu (22/10) – Jubi/Indrayadi TH
Jayapura, Jubi – Sejak tahun 2013 lalu hingga pertengahan Oktober tahun ini, sebanyak tiga puluh sembilan jurnalis Warga Negara Asing (WNA) melakukan kegiatan jurnalistik di Papua dan Papua Barat, setelah diberikan izin resmi dari Pemerintah Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan, Direktur Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri, Siti Sofia Sudarma usai menghadiri persidangan dua Jurnalis asal Perancis di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, sebagai saksi ahli.
Ia menjelaskan tahun 2013 lalu sebanyak sebanyak 28 jurnalis mengajukan permintaan izin guna melakukan tugas jurnalistik ke wilayah Papua dan Papua Barat. Dimana, menurut Sofia, tujuh diantaranya tidak lolos clearing house.
“Jadinya 21 jurnalis asing meliput ke Papua,” kata Sofia usai hadiri persidangan, Rabu (22/10).
Sedangkan di tahun ini, dikatakan Sofia, sampai dengan bulan Oktober, sebanyak 20 jurnalis WNA telah mengajukan izin, dua diantaranya tidak diloloskan. Terhitung akhir bulan ini, ditambahkan Sofia, sebanyak 18 jurnalis asing di izinkan meliput ke Papua dan Papua Barat.
“Berbagai bidang bisa diliput di Papua dan Papua Barat termasuk politik,” ujarnya sambil memperlihatkan data yang dipegangnya kepada sejumlah jurnalis.
Sementara itu, Kepala seksi Visa Kunjungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Doni Alfisyahrin yang juga sebagai saksi ahli dalam persidangan dua jurnalis Perancis mengatakan cara mendapatkan Visa Kunjungan dan Wisata berbeda.
“Visa kunjungan ada keterangan lakukan jurnalistik. Visa kunjungan 4 kali di perpanjang bisa sampai 30 hari. Tentunya ke kantor imigrasi dimana orang itu lakukan kunjungan. Visa kunjungan bisa di konversi. Kalau visa wisata tidak bisa,” kata Doni.
Menurutnya, tidak semua WNA bisa masuk bebas dengan menggunakan Visa Kunjungan. Semuanya, dikatakan Doni, tergantung apakah negara tersebut ada hubungan atau kerjasama dengan Negara Indonesia.
“Eropa ada ada hubungan dengan Indonesia, namun ada beberapa negara didalamnya yang belum, kalau Negara Perancis, iya ada hubungan,” ujarnya.
Namun, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor, mengatakan jumlah wartawan asing yang diakui oleh Direktur Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri ini perlu diklarifikasi secara lebih detail.
“Apakah benar 39 Jurnalis asing itu bebas melakukan liputan di Papua? Memang ada wartawan asing yang mendapatkan izin liputan politik di Papua, salah satunya adalah Mark Davis. Maaf, tapi saya harus katakan bahwa Mark Davis tidak bebas melakukan liputannya di Papua karena ada yang mendampinginya.” kata Mambor.
Selain itu, Mambor mengatakan bahwa data yang ia miliki, sebagian besar wartawan asing yang masuk ke Papua dan mendapatkan izin hanya melakukan liputan pariwisata seperti di Kepulauan Raja Ampat, Festival Lembah Baliem dan beberapa kali meliput pengembalian tengkorak orang Jepang yang ada di Papua.
“Bukan hanya soal diizinkan atau tidak, tapi prosesnya terlalu panjang dan berbelit. Mungkin karena itu dinamakan Clearing House. Pemerintah juga harus sadar, semakin lama izin diberikan, wartawan akan kehilangan momen liputannya.” kata Mambor.
Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat di dakwa melanggar Pasal 122 huruf a Undang Undang No 8 tahun 2011 tentang keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. (Indrayadi TH)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.