Berita

Mama Yosepha : Siapa Yang Akan Menyelesaikan Konflik Timika ?

Mama Yosepha Alomang, saat penyampaiannya dalam peringatan hari HAM se-dunia di Timika (Jubi/Everth)
Jayapura,29/8(Jubi)—Konflik Papua pada umumnya sangat membinggungkan. Bahkan, konflik Timika tidak kunjung selesai sejak pemerintah Indonesia mengambil alih kekuasaan wilayah Papua secara resmi 1969 dan membuka kontrak Karya PT Freeport pada tahun 1967.
Yosepha Alomang, penerima Anugerah Lingkungan Hidup Goldman pada 2001, kepada tabloidjubi.com (27/8) mengatakan, konflik terus merenggut nyawa.  Tidak peduli berapa jumlah personil yang melakukan pengamanan, regulasi dan triliunan rupiah atas nama pembangunan demi mengatasi konflik.
Regulasi Otonomi Khusus hingga Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang identik dengan uang triliunan rupiah nampak menjadi sumber konflik. Orang berperang atas nama pemekaran wilayah dan perebutan jabatan.
Orang Papua berperang, saling membunuh untuk merebut wilayah sumber ekonomi. Di Timika, wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia, misalnya.
Pembunuhan yang terjadi di wilayah Papua, sangat sadistis dan  membangkitkan emosi balas dendam yang tidak terhindarkan. Semua orang berpikir balas dendam dan yang lain terkurung dalam ketakutan. Orang tidak bisa menikmati  pembangunan.
Karena itu, menurut penerima Penghargaan Yap Thiam Hien pada 1999 ini, menjadi satu kebingungan menyelesaikan konflik Papua. “Saya tidak tahu harus bagaimana? Orang Papua habis. Kalau habis, pemekaran wilayah, uang triliunan rupiah ke Papua untuk siapa?”
Kalau tidak jelas maksudnya, orang Papua terus dibunuh, mengapa pemerintah terus kucurkan uang untuk program pembangunan?Kalau konflik terus berlangsung, pemerintah tanpa niat baik menyelesaikan masalah, siapa yang akan menyelesaikan persoalan?
“Apakah pemerintah ini tidak ada baru masalah selesai? Apakah orang Papua habis baru masalah selesai?”tanya Mama Yosepha.
Menurut Yosepha, pemerintah maupun orang Papua menganut sikap ambigu dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah hanya nampak banyak bicara, tanpa usaha nyata.  Sementara itu, pembangunan berlangsung tanpa pengawasan. Tindakan nyata pemerintah tidak sampai menyetuh kehendak rakyat.
Ketika terjadi pengabaian, Orang Papua sendiri tidak punya kehendak baik menyelesaikan persoalannya. Menurut Yosepha, Orang Papua sibuk mengurus kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengorbankan sesama orang Papua.
“Saya mengamati, kami orang Papua sebagai objek untuk membahagiakan orang-orang dari luar,”tutur Rohaniwan Katolik, Elias Logo, gardian fransikan Papua wilayah Timika.
Menurut Logo, orang yang suka mencari kebahagiaan itu terus menciptakan ruang-ruang yang membuat orang Papua terus menjadi objek. “Karena itu, Kita kehilangan kepercayaan, karena digunting dan digunting,”tuturnya dalam  acara “Berbagi (Sharing) Hak Asasi Manusia” di Biara Santo Antonius Sentani.
“Orang buat proposal. Uang sudah turun. Mereka bilang potong ini dan itu. Mereka kadang sulit memberikan utuh ke masyarakat. Masyarakat terima setengah saja,”tuturnya mencontohkan.
Proses yang bertele-tele dan prosedural itu, membuat Logo meragukan pemerintah hingga NGo bicara demi kepentingan orang Papua. “Saya yakin orang-orang tidak omomg orang Papua punya mau,?”tuturnya.
Keraguan itu menjadi jelas karena orang Papua tidak pernah mendengar sharing dari pemerintah hingga NGO,s yang melaporkan kejadian-kejadian di Papua yang mereka lakukan dalam studi banding maupun seminar HAM.
“Kira-kira ada info, tetapi tidak pernah berbagi  informasi dari NGO,s yang pernah keluar bawa laporan,”tutur Beneas Lokbere, Koordinator Bersatu Untuk Keadilan (BUK). (Jubi/Mawel)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.