Berita

MRP Berharap Pusat Paham Keinginan Rakyat Papua

Ketua MRP, Timotius Murib. (Jubi/Aprilia)
Jayapura, 18/8 (Jubi) – Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta agar pemerintah pusat bisa memahami keinginan rakyat Papua, karena yang diinginkan bukanlan uang yang berlimpah, tapi kewenangan. Sehingga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) atau UU Otsus Plus bagi Papua akan berjalan dengan baik.

“Jika kita dilecehkan terus, kapan masyarakat Papua disejahterahkan. Dimana rakyat Papua, hal ini membuat kita minta merdeka seperti ini, kami berharap pemerintah Pusat memahami keinginan rakyat Papua. Yang kami ajukan itu, bukan minta uang, karena uang sudah cukup banyak, kami hanya minta kewenangan. Kalau kewenangan itu sudah diberikan kepada kami, UU Otsus atau UU Otsus Plus menjadi panglima di tanah Papua,” kata Ketua MRP, Timotius Murib kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Senin (18/8).

Timotius menjelaskan, pada 13 Agustus lalu, tim asistensi dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah menerima hasil harmonisasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun setelah dipelajari, sangat mengecewakan karena hasil-hasil yang telah pihaknya berikan pembobotan dari UU Otsus ternyata dari pemerintah pusat menganggap sebagai pasal-pasal krusial.

“Disitu ada 21 pasal yang mana kami anggap sangat sakral bagi orang Papua, terutama bagi orang asli Papua. Orang asli Papua secara fisik sudah sangat jelas, yakni hitam dan keriting, kemudian MRP harus satu karena ini merupakan lembaga kultur. Hal-hal yang sakral seperti ini juga harus dirubah yakni ditiadakan, kami rakyat Papua merasa kami dilecehkan. Oleh karena itu, pada 13 Agustus lalu, gubernur bersama Ketua DPR Papua mengembalikan kembali draft itu karena tidak sesuai aspirasi masyarakat Papua,” jelasnya.

Melihat apa yang telah dilakukan pemerintah pusat, menurut Timotius, jelas telah sangat melecehkan aspirasi dari masyarakat Papua. Pelecehan itu terbukti dari ditiadakannya pasal-pasal tentang perekonomian, kesehatan, pendidikan dan kesehatan.

“Kalau baca lengkap sebagaiamana hasil harmonisasi, menjadi minus. Jadi minus dari UU Otsus dan itu sebagai pelecehan yang kurang ajar. Tidak boleh begitu, kesejahteraan masyarakat Papua merupakan juga kebanggaan Indonesia. Oleh karena itu, permintaan itu harus mereka terima. Kami tak rakus dengan jabatan seperti Ketua MRP, DPRP maupun Gubernur Papua, sehingga kami kembalikan,” tukasnya.

Dikatakan Timotius, dari 236 pasal yang diajukan, bukan minta uang, tetapi kewenangan. “Kalau kewenangan itu sudah diberikan kepada kami, UU Otsus atau UU Otsus Plus menjadi Panglima di tanah Papua. Maka semua peraturan daerah nasional itu, secara hukum gugur. Oleh karena itu, sebagaimana aspirasi keinginan rakyat dalam UU Otsus dapat terbukti. Tetapi jika tidak terakomodir  rakyat akan menderita terus seperti ini. Kami berharap hasil harmonisasi yang telah kami kembalikan dibicarakan baik sesuai dengan keinginan masyarakat Papua,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengaku dirinya siap mundur dari jabatannya, jika draft 14 dari Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus tidak diakomodir oleh Pemerintah Pusat.

“Kemarin UU Otsus sudah kita bicara keras. Pada saat harmonisasi dari kementrian dan lembaga lalu dibawa ke departemen  Hukum dan HAM, terjadi perubahan banyak, terutama pasal-pasal yang menyangkut  bidang ekonomi, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan. Saya sampaikan, kami datang dengan damai menyampaikan pasal-pasal krusial yang menyangkut politik sudah kita hapus sejak awal , kenapa pasal ekonomi yang kita perjuangkan terjadi perubahan banyak. Melihat itu, saya langsung kembalikan, buka baju, letakkan lambang garuda di depan Mendagri. Jadi saya bilang, saya siap mundur kalau tak mengakomodir aspirasi draft 14,” kata Lukas.

Lukas menjelaskan, inti dari draft 14 ada 29 pasal strategis untuk pembangunan Papua, termasuk kehutanan, perikanan, dan pertambangan. “Justru kita inginkan itu, sehingga orang bicara referendum kita potong, tujuannya kita bisa goalkan ini, tapi yang terjadi terbalik, makanya kita tidak sempat menjadi materi di pidato presiden, karena saya berhentikan di Mendagri,” ujarnya. (Jubi/Alex)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.