Berita

Masyarakat Papua Marah Pemerintah dan Dendam Kepada TNI-POLRI

Peta Papua (Doc.Jubi)
Jayapura, 5/8 (Jubi) – Tidak suksesnya pembangunan di Papua membuat rakyat marah kepada para pimpinan pemerintah daerah (Pemda) di daerah. Selain itu, rakyat juga telah dibakar api dendam kepada TNI/Polri atas perlakuan aparat keamanan.

Menurut Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Pastor John Jonga, dirinya meminta kepada Pemda dan TNI/Polri untuk memfasilitasi dialog bersama rakyat Papua, karena saat ini rakyat sedang marah kepada pemerintah, mulai dari bupati hingga para kepala kampung. “Mereka bicara tentang dana otonomi khusus (Otsus), dana pemberdayaan kampung, maupun dana kesehatan, tapi tak sampai pada rakyat,” katanya, Selasa (5/8).

Menurut John, hal yang menjadi persoalan dasar, yakni ketika rakyat memberontak atau marah seperti ini, para pimpinan daerah seperti bupati tidak ada satu kata untuk mengajak rakyat dan meminta maaf kepada rakyat. “Tapi bupati selalu berseru memberikan pernyataan-pernyataan, mengutuk, dan marah kepada rakyat. Padahal sebenarnya rakyat harus marah kepada bupati yang tak pernah membangun kesejahteraan, dan pelayanan publik yang tak beres di seluruh Papua,” ujarnya.

John berharap kepada Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, dan Gubernur Papua untuk segera mengambil sikap dengan memanggil seluruh bupati se-Papua untuk duduk bersama. Sebab bupati harus bertanggungjawab ketika rakyat dibunuh dan juga saat rakyatnya saling membunuh.

“Bagaimana bupati dengan tindakan itu, rakyat dengan rakyat saling membunuh, kelompok bersenjata membunuh warga sipil atau menyerang TNI Polri. Ini bupati harus bertanggungjawab. Dia (bupati) tidak boleh marah kepada rakyat,” tegas John yang juga peraih penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2009 itu.

Terkait dialog pemerintah bersama rakyat Papua, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, menyatakan siapa pun Presiden Indonesia ke depan akan sulit mewujdukan dialog Jakarta – Papua.

“Saya menilai hanya satu cara untuk menyelesaikan sejumlah masalah dan memajukan rakyat Papua yakni dengan berdialog. Namun, itu juga sulit terlaksana. Saya yakin siapa pun presiden, agak berat mengambil risiko tersebut karena ini berkaitan erat dengan politik,” kata Yunus, Senin (4/8).

Menurut Yunus, dialog bukan berarti bicara Papua merdeka atau NKRI harga mati, tetapi bagaimana pemerintah pusat dan orang Papua duduk bersama mencari solusi masalah di Papua selama ini.

“Kami semua mengharapkan itu. Sebenarnya ada ruang untuk dialog, tetapi selama ini belum dilakukan. Kalau Aceh saja bisa dialog lewat perjanjian Helsinki, mengapa Papua tidak bisa? Jadi harus ada keberanian pemerintah pusat melakukan seperti itu,” ujarnya.

Yunus mengatakan, hanya orang Papua sendiri yang bisa menyelesaikan masalah di Papua. Tidak bisa bergantungan kepada siapa pun.

Dialog Jakarta – Papua yang dimotori Jaringan Damai Papua (JDP) digagas sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga kini hal itu juga kunjung terlaksana. Sejumlah pihak ikut menyatakan dukungan digelarnya dialog damai itu, salah satunya, Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII).

Dalam suatu kesempatan, Koordinator JAII, Elga Sarapung menyatakan, pihaknya mendukung terwujudnya dialog damai Jakarta-Papua. “Kami mendukung dialog secara kontinu. JAII berharap dialog Jakarta-Papua bisa terwujud, meski pihaknya menyadari masih terjadi perbedaan dan masih sebatas wacana. Belum ada langkah nyata dari pemerintah,” kata Elga pertengahan Mei lalu. (Jubi/Indrayadi TH)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.