Berita

Lima Fraksi Di DPRP Setuju Perdasus 14 Kursi, Pikiran Rakyat Tolak

Suasana Sidang Paripurna DPR Papua. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 21/8 (Jubi) – Sebanyak lima dari enam fraksi yang ada di DPR Papua menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) pengangkatan 14 kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua untuk  disahkan menjadi Perdasus dalam sidang paripurna DPR Papua, Kamis (21/8) malam.
Lima fraksi yang setuju yakni, Fraksi Golkar, Partai Damai Sejahtera (PDS), PDI Perjuangan, Demokrat dan Pembaharuan Papua. Sementara Fraksi Pikiran Rakyat tetap pada pendirinya menolak pengesahan Perdasus 14 kursi lantaran dianggap masih terlalu dini dan perlu sejumlah kajian.
Meski lima fraksi menyetujui, namun ada sejumlah catatan yang diberikan. Iknasius W Mimin yang melaporkan pandangan akhir Fraksi Golkar mengatakan, Fraksi Golkar menerima Perdasus 14 kursi. Tapi menolak terbentuknya fraksi sendiri bagi 14 kursi itu karena sesuai UU.
“Fraksi adalah perpanjangan tangan Parpol peserta Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 27 tahun 2009 tentang MRP-DPR-DPD-DPRD dan PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Anggota DPR Papua yang diangkat digabung dengan fraksi yang ada dan dibagi merata ke semua fraksi,” kata Iknasius.
Sementara Charles Simare-mare yang melaporkan pandang akhir Fraksi PDS mengatakan, fraksinya menerima disahkannya Perdasus 14 kursi dan anggota DPR Papua yang diangkat digabung dengan fraksi yang ada.
“Tapi pasal 44 tentang fraksi yang berasal dari kursi pengangkatan memiliki hak mengajukan salah satu wakil ketua DPRP sebaiknya ditiadakan, karena tidak ada payung hukum yang mengatur,” ujar Charles Simare-mare.
Fraksi Pikiran Rakyat yang menyatakan menolak pengesahan Raperdasus 14 kursi dalam laporan pendapat akhir yang oleh Sinut Busup, Fraksi Pikiran Rakyat berpendapat, dari empat Raperdasus yang diusulkan mendung tiga Raperdasus lainnya untuk disahkan.
“Untuk 14 kursi, kami berpendapat pengesahannya ditunda dan ditinjau kembali pasal-pasal yang ada di dalamnya karena secara sosioligis Raperdasus ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Dari sisi waktu mengesahkan Raperdasus ini tak akan maksimal,” kata Sinut.
Meski berbeda pendapat mengenai Raperdasus 14 kursi, namun keenam fraksi itu menyatakan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Papua 2013, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013, RAPBD Perubahan TA. 2014 serta tiga pengesahan tiga Raperdasus lainnya. Namun ada beberapa catatan yang diberikan keenam fraksi itu.  (Jubi/Arjuna)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.