Berita

KPK Tetapkan Mantan Gubernur Papua sebagai Tersangka Korupsi

Gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan
 (foto: Heru Haryono)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan detailing engineering design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 di Provinsi Papua.

"Penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi terkait detailing engineering design PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 dan menetapkan BS (Barnabas Suebu) sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Barnabas adalah Gubernur Papua 2006-2011. Barnabas diketahui adalah calon anggota legislatif terpilih periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang mewakili daerah pemilihan Papua.

"Selain itu, penyidik juga menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dalam untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait detailing engineering design PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 dan menetapkan JJK (Jannes Johan Karubaba) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua 2008-2011 sebagai tersangka," tambah Johan Budi.

Satu lagi tersangka dalam kasus ini menurut Johan berasal dari pihak swasta yaitu perusahaan yang mengerjakan proyek itu.

"Dari hasil gelar perkara, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan LD (Lamusi Didi) dari swasta yaitu direktur utama PT KPIJ (Konsultasi Pembangunan Irian Jaya) sebagai tersangka," ungkap Johan.

Kepada ketiga tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. 

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

"Nilai proyek sekira Rp56 miliar dengan kerugian negara senilai Rp35 miliar," tegas Johan.

KPK menduga PT KPIJ menggelembungkan harga proyek. "Pemeriksaan para terperiksa pada masa penyelidikan memang lebih banyak dilakukan di Papua," pungkas Johan. (ant//trk)

Sumber : www.okezone.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.