Aktivis

Uncen Setuju Substansi Isu Aksi Gempar Papua

Freddy Sokoy (Jubi/Aprila)
Jayapura, 11/3 (Jubi) – Terkait aksi unjukrasa Menolak Otonomi Khusus Plus yang dilakukan Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua di Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Perumnas III, Waena, Jayapura, Selasa (11/3) Uncen melalui Pembantu Rektor III, Freddy Sokoi setuju pada substansi isu yang diusung GempaR.
“Substansi isunya, saya setuju, bahwa ada bagian-bagian tertentu dari Otonomi Khusus Plus yang barangkali kita perlu bicarakan dan semua komponen perlu terlibat dalam membahas kembali Otsus Plus ini, termasuk kontribusi dari para cendekiawan kampus,” ungkap Freddy Sokoy kepada wartawan seusai aksi GempaR Papua di Perumnas III, Waena, Jayapura.
Menurut Freddy, mungkin metode untuk menyampaikan gagasan ini yang harus diurai. Pertama, GempaR ingin menyampaikan gagasan ini kepada pihak Gubernur. Tetapi semua hal harus diatur. Bagaimanapun, kata Freddy, menyampaikan pendapat juga diatur Undang-Undang. Kedua, substansi lebih penting daripada prosedur. Kalau aparat akan mengarahkan mahasiswa demi kepentingan publik, aparat pasti akan mengarahkan dengan teratur.
“Saya berharap mahasiswa dapat menyampaikan dengan menggunakan metode itu. Kalau ada kebuntuan, misalnya pihak keamanan punya pola pengorganisasian yang berbeda, harus dikomunikasikan,” tutur Freddy lagi.
Freddy berharap, saat bertemu Gubernur, GempaR harus menunjukkan kalau orang Papua adalah orang berbudaya dan adat istiadat sehingga perlu menggunakan cara-cara yang humanis dalam mengemas isu ini agar bisa menjadi milik semua orang.
“Kita tidak bicara merdeka, tetapi ada pelanggaran HAM di Papua. Itu bukan isu orang Papua saja, tetapi isu internasional. Kita harus melakukan dengan cara-cara terhormat agar orang lain salut dana tahu kalau kita berada dalam keprihatinan dan kemudian menjadi seruan bersama. Mahasiswa hanya menolong rakyat karena tidak semua orang bisa berteriak,” ujar Freddy lagi.
Masih terkait aksi damai, Yason Ngelia, Koordinator GempaR Papu,  dalam orasi politiknya mengatakan, Otsus bagi Provinsi Papua memiliki sejarah yang memprihatinkan karena ketidakadilan Pemerintah dalam membangun Papua di era Orde Lama maupun Orde Baru bahkan pasca Reformasi 1998. Pada masa-masa itu telah terjadi banyak pelanggaran HAM dan diskriminasi oleh aparat keamanan dan marjinalisasi dalam berbagai sector pembangunan yang akhirnya membuat orang Papua menuntut status politiknya.
“Berbagai tuntutan inilah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Otsus di Tanah Papua dengan harapan dapat menjawab persoalan rakyat tetapi pada kenyataannya, Otsus tidak mampu menjawab persoalan rakyat Papua,” tegas Yason. (Jubi/Aprila)

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.