Berita

Sosialisasi KB di Papua Berlaku Khusus


Merauke - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa program KB bukan bertujuan untuk membatasi jumlah anak, melainkan untuk menjarangkan kelahiran dan mensejahterakan keluarga. Strategi khusus itu sebagai respons atas resistensi penduduk asli Papua terhadap program KB.

“Khusus di Papua, tidak diberikan batasan jumlah anak yang dilahirkan. Itu terserah kesepakatan suami. KB di Papua fokus pada pengaturan kelahiran untuk menekan tingginya kematian ibu,” ujar Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Julianto Wicaksono, di Lapangan Makodim 1707, Merauke.

Di hadapan warga asli Papua, Julianto mengatakan bisa menerima argumen tanah Papua masih luas dan penduduk aslinya masih sedikit. Namun dia mengingatkan, jumlah kelahiran yang terlalu sering menyebabkan kasus kematian ibu yang cukup tinggi.

Di Papua, terutama di daerah pedalaman, kematian ibu melahirkan, bayi, dan anak balita, menjadi ancaman serius. Rerata angka kematian ibu (AKI) di Papua mencapai 362 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh di atas angka nasional 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi di Papua pun tertinggi di Indonesia, yakni 41 per 1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup.

Di samping menyebabkan kasus kematian ibu yang tinggi, memiliki terlalu banyak anak terbukti juga menyebabkan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di keluarga asli Papua. Pasalnya ibu sudah terlalu lelah mengurus anak, sehingga perhatian pada suami berkurang.

Perlunya melakukan inovasi khusus pada sosialisasi program, juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai. Menurut dia, sosialisasi soal KB, tidak bisa disosialisasikan secara langsung.

Di Papua, sosialisasi program KB dilakukan lewat pintu pendidikan pada anak, seperti peningkatan lama usia sekolah. Dengan bersekolah, maka otomatis remaja bakal menunda usia perkawinan.

Papua adalah salah satu daerah khusus selain Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT dalam pelayanan KB. Di daerah ini semua alat kontrasepsi dan layanan KB digratiskan oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan mengingat tingginya tingkat kematian ibu dan anak, penularan HIV dan kasus kurang gizi di wilayah tersebut.

“Sayangnya rerata lama usia sekolah di Papua hanya 3 tahun, jauh di bawah reata nasional yang 5 tahun,” paparnya. (Cornelius Eko Susanto)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.