search tickets in here

Gubernur Papua : Pusat Jangan Ganggu Papua

JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe, meminta dengan tegas kepada dua anggota Komisi II DPR asal Papua, Paskalis Kosay dan Agustina Basik-Basik, untuk berbicara jujur kepada pemerintah pusat dan tidak main-main dalam memperjuangkan keinginan masyarakat Papua.
"Anda telah menciptakan situasi yang tidak baik di Papua. Saya bertanggung jawab di Papua jadi harus bicara jujur kepada pemerintah pusat. Kedua, saya ingin sampaikan, Papua belum waktunya untuk berbicara pemilihan langsung. Perubahan Undang-Undang Nomor 32, baik provinsi maupun kabupaten, lewat DPRP menimbulkan banyak korban dari rakyat," katanya saat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Pemerintah Provinsi Papua yang berlangsung, Senin (28/10), di Sasana Krida, Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah pusat jangan mengganggu Papua terus karena dapat merusak sistem di Papua. “
Pasalnya, kami sebagai gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Tolong hormati dan hargai kami. Kami sekarang sedang memperbaiki sistem di Papua. Jadi, jangan memengaruhi sistem yang telah berjalan di Papua," ia menegaskan.
Pada kesempatan itu, Lukas Enembe juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua pada dasarnya mendukung pembentukan DOB, asalkan sesuai mekanisme dan prosedur.
"Saya, MRP dan DPRP dipercaya oleh negara berada di pemerintahan Papua. Oleh karena itu, semua harus melalui mekanisme dan prosedur. Kita di sini ada pemerintah, jadi sesuai mekanisme untuk pemekaran. Kita telah mendorong sekitar 65 RUU untuk tiga provinsi dan beberapa kabupaten di Papua," katanya.
Seperti diketahui, Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria, melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Papua untuk bertemu langsung dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan SKPD di Pemprov Papua guna membahas, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah paling timur di Indonesia ini.
"Kami ingin mendapat masukan sejauh mana perkembangan DOB karena hal ini merupakan pekerjaan yang berat bagi kami. Banyak daerah yang mengajukan sehingga kami membentuk Panja DOB Papua dan Panja DOB non-Papua karena banyak pengusulan DOB," tutur Ketua Tim Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja.
Tolak Pemekaran
Sebelumnya, Lukas Enembe melalui Kepala Biro Pemerintahan, Zendius Wonda, tetap konsisten pada DOB yang telah melewati tahapan dan melalui mekanisme sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan SK DPRP Nomor 135/KEP-DPRP-20/2012, tentang persetujuan dan rekomendasi terhadap DOB 20 kabupaten dan dua kota Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua.
Dengan demikian, Gubernur Papua, menurutnya, menolak pembentukan provinsi DOB di seluruh tanah Papua dan Papua Barat. Ini karena DPRP dan Gubernur Definitif Papua tidak pernah memberikan rekomendasi satu pun untuk memekarkan provinsi menjadi tiga karena Provinsi Papua dan Papua Barat sudah cukup.
“Orang Papua asli itu sangat sedikit. Buat apa provinsi banyak di atas tanah Papua? Siapa yang mau isi atau siapa yang akan dipekerjakan? Ini masalah besar. Pemekaran yang sedang dirancang tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Papua,” Zendius Wonda mengungkapkan.
Seperti diketahui, jumlah DOB yang telah diusulkan sebelum Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua terdiri atas 20 calon Kabupaten DOB dan dua Kota DOB.
Yang sudah masuk dalam Komisi II DPR adalah Kabupaten Giriminawa, Kabupaten Ketemban, Kabupaten Mamberamo Hulu, Kabupaten Admi Korobai, Kabupaten Muara Duguel, Kabupaten Puncak Trikora, Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Ghudumi Sisare, Kabupaten Numfor, Kabupaten Napa Swandiwe, Kabupaten Baliem Center, Kabupaten Yamo, Kabupaten Kembu, Kabupaten Pegunungan Seir/Eroma, Kabupaten Yalimek, Kabupaten Yapen Barat Utara, Kabupaten Yapen Timur, Kabupaten Fufaer, Kabupaten Bogoga, Kota Lembah Baliem dan Kota Merauke.
Sumber : Sinar Harapan

Post a Comment

2 Comments

  1. SURAT KALENG DARI MASYARAKAT DOB CAHAYA TOLI KEPADA GUBERNUR PAPUA ( LUKMEN ) PERIODE 2013-2017 DI JAYAPURA

    JANJI ADALAH UTANG !

    Jangan pernah berjanji sama masyarakat sebulum anda membuktikan dengna bukti NYATA.
    Masyarakat DOB Cahaya Toli sedang menunggu janji Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2017, karena dalam kampanye pada Pemilihan Presiden dan Gubernur sudah menjanjikan kepada masyarakat dengan perjanjian setelah naik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur akan mengurus DOB Cahaya Toli.
    Namun janji itu hanya sandiwara belaka, dan sekarang ternyata pak Gubernur mendukung DOB Kembu.
    Maka dengan dasar JANJI BAPAK GUBERNUR itu, masyarakat Cahaya Toli menyatakan perang dengan Kembu adalah hal yang wajar, karena Bapak sendiri yang menjanjikan untuk mengurus DOB Cahaya Toli itu.
    Bapak Gubernur mungkin sudah lupa daratan kali?

    Dan kami dari masyarakat DOB Cahaya Toli memberikan penghargaan yang setinggi-tinginya kapada Bapak Gubernur Propinsi Papua sebagai Tokoh Nepotisme di Tanah Papua!

    Perjuangan masyarakat DOB Cahaya Toli selama kurun waktu 7 ( tujuh ) tahun untuk merebut kursi terhormat Presiden dan Gubernur papua ini tidak muda, untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak Gubernur Papua untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat Cahaya Toli ini dengan hati, bukan dengan cara untuk korbankan orang lain.
    Terima kasih, dan kepada kawan-kawan dibagian media masa dan elektronik tolong expos kebijakan Gubernur papua yang sedang membangun Nepotisme saat ini di tanah Papua

    ReplyDelete
  2. Selamat buat pak Gub dan Wagub Propinsi Papua !

    Dalam impian setiap orang selalu ada rancangan khusus untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya, namun sayangnya kesempatan tidak bisa kembali seperti sedia kala. Gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin, supaya kedepan jangan sampai anda melihat rakyatmu menangis dibawa telapak kakimu karena lapar dan haus akan PEMBANGUNAN !



    ReplyDelete