Berita

Anggota DPRP Tak Tahu Dana Yang Diterima Dari Bansos

Ilustrasi Bansos. (http://kopel-online.or.id)
Jayapura – Beberapa anggota DPR Papua yang disinyalir menerima Bantuan Sosial (Basos) tahun 2012 lalu mengklaim tak tahu jika dana tersebut bersumber dari dana Bantuan Sosial (Bansos).
Ketua Komisi D DPRP, Yan Mandenas yang juga namanya masuk dalam 10 anggota DPRP penerima Bansos mengatakan, ia siap mengembalikan dana tersebut. Apalagi hasil LHP BPK masih dalam tahap proses pembahasan. Dimana Pemprov diberikan waktu 60 hari menindaklanjuti, salah satunya melengkapi proses pertanggungjawaban.
“Saya juga tidak tahu dana bantuan itu posnya dari Bansos. Kalau saja saya tahu saya pasti akan klarifikasi ke pejabat yang berwenang. Saat itu saya sedang melaksanakan studi S2. Saya tidak punya pos anggaran khusus, sementara saya harus mobile dan saya minta dukungan Pemda. Saat mau sidang saya ditanya Kepala Badan lalu, Ahmad Hatari, beliau suruh masukkan surat agar bisa dibantu,” kata Yan Mandenas, Senin (28/10).
“Saya merasa dibohongi dan tidak transparan. Saya tidak tahu kalau itu dana Bansos. Saya pikir karena itu bantuan studi berarti dari pos studi karena banyak yang masukkan proposal studi untuk dibantu oleh Pemda,” lanjutnya.
Menurutnya, dana bantuan yang diterimanya juga tak sebesar yang disebutkan yakni Rp. 250 juta. Yan Mandenas hanya menerima Rp. 200 juta. Hanya saja ia terlambat memasukkan laporan pertanggungjawaban sehingga jadi temuan BPK.
“Tapi sudah saya lengkapi. Anggaran itu memang saya gunakan untuk studi S2, tidak diluar dari itu. Laporan saya sudah lengkap, kalau memang jadi masalah saya siap mengembalikannya. Pejabat daearah saja kalau studi atau tugas belajar pasti dibiayai oleh daearah. Lalu ada bedanya dengan kami,” ujarnya.
Yan Mandenas menduga, mencuatnya dana Bansos tersebut tak lepas dari adanya kepentingan politik 2014 mendatang. “Jika jadi masalah saya siap kembalikan dana itu. Kritik dan koreksi dari berbagai pihak wajar saja. Tapi secara pribadi saya siap mempertanggungjawabkan dana itu,” katanya.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi C DPRP, Yan Ayomi yang juga disebut-sebut menerima Bansos. Menurutnya, pihaknya tidak mengetahui dan tersebut diambil dari pos mana.
“Saya sendiri tahu dari koran kalau bantuan itu dari Bansos. Kami siap mempertanggungjawabkan dan mengembalikan dana itu kalau memang harus dikembalikan. Jadi kami tidak korupsi karena kami menyurat secara resmi ke Pemda. Kami tidak tahu itu diambil dari Bansos. Kenapa tidak dimasukkan ke bantuan pendidikan,” ujar Yan Ayomi.
Kata Yan Ayomi, selain itu saat pihaknya minta bantuan tidak diberitahukan kalau harus dipertanggungjawabkan dan tidak dikatakan itu Bansos. Dirinya sendiri saat itu meminta bantuan kala itu untuk membeli sapi Idul Adha yang diberikan ke beberapa masjid di Hamadi.
“Saya memang lambat membuat laporan. Sebenarnya tahun lalu saya sudah masukkan lapaoran tapi entah kenapa laporan itu mungkin tidak sampai,” kata Yan Ayomi. (Jubi/Arjuna) 

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.