Berita

Pemprov Papua Bentuk TIm Terpadu Awasi Keamanan Papua

Asisten I Sekda Papua Hery Dosinaen (Jubi/Alex)

Jayapura - Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 terkait penanganan masalah keamanan dalam negeri, Pemerinltah Provinsi Papua dalam waktu dekan akan membentuk tim terpadu yang tugasnya adalah untuk mengawasi keamanan di Papua.
Tim terpadu akan beranggotakan semua kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD) ditambah bidang vertikal lainnya dari Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agama.
Keterangan ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Senin (23/9) usai melakukan pertemuan tertutup dengan rombongan dari Menkopolhukam.
Tim terpadu yang dibentuk, mempunyai tugas memberikan laporan secara rutin ke Menkolpolhukam terkait semua kejadian yang terjadi di Papua. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan batas wilayah, tanah, persoalan politik, dan Pilkada. Dimana semuanya itu harus dilaporkan setiap bulan April, September dan Desember.
“Di Papua sendiri, tim terpadu yang dibentuk tentunya sudah membuat rencana aksi yang telah di buat secara bersama yang akan dibagikan bersama SKPD dan instansi vertikal lainnya untuk mengisi semua semua kegiatan yang dilakukan disertai dengan semua bukti daftar hadir ataupun foto bahwa ini riil dilakukan,” kata Hery.
Menyinggung soal masalah Puncak Jaya, kata Hery, Bupati Kabupaten Puncak Jaya selalu melaporkan semua kejadian yang terjadi di daerah itu bekerjasama dengan Polres Puncak Jaya kepada Gubernur. “Perlu diketahui, di Puncak Jaya khususunya di Tinggi Nambut itu seperatis bekaitan dengan kedaulatan Negara. Artinya tugas negara terkadang melempar persoalan ini ke kabupaten Puncak Jaya.
Padahal, lanjut dia, seharusnya semua jajaran pemerintah baik Provinsi maupun Pusat harus konsentransi melihat masalah ini secara konprehensif. “Namum, saya optimis Gubernur Lukas Enembe sangat intens untuk memperhatikan masalah kabupaten Puncak Jaya,” ujarnya.
Persoalan puncak Jaya bukan baru satu atau dua tahun, sebaliknya sudah belasan tahun. Oleh sebab itu, dengan terbentuknya tim terpadu mudah-mudahan mulai tahun depan (2014-red) tim terpadu ini sudah bergandengan tangan dan melihat persoalan yang terjadi di kabupaten secara jelas khususnya Puncak. “Mudah-mudahan persoalan akan kita lihat secara khusus,”harap dia.
Dalam pertemuan dengan rombongan dari Menkopolhukam, juga membahas soal pemekaran. Namum, Menkopolhukam lebih konsentrasi mengenai masalah keamanan. “Jadi tidak ada korelasi dengan masalah pemekaran,” tambahnya.
Sementara itu,  Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua telah menerima instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Dimana instruksi ini merupakan implementasi dari Udang-Undang (UU) RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Dari Inpres tersebut Gubernur diinstruksikan untuk membentuk tim terpadu tingkat provinsi. Sementara para bupati dan wali kota diintruksikan untuk membentuk tim terpadu pada tingkat kabupaten/kota dengan mengacu pada Inpres No 2 tahun 2013 dan instruksi Menkopulhukam No 1 tahun 2013.
“Dengan adanya tim terpadu, maka dapat diambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan tegas untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme serta pemulihan pasca konflik dengan mengedepankan aspek hukum, menghormati norma adat istiadat dan kearifan,” kata Lukas Enembe. (Jubi/Alex)

About WP News

Powered by Blogger.